Bos BI Bersuara soal Kantor Digeledah KPK Buntut Kasus Korupsi CSR

Jakarta, CNN Indonesia —

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo buka suara usai kantornya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR).

Perry mulanya membenarkan bahwa BI menerima kedatangan KPK di kantor pusat pada Senin (16/12) malam. Kedatangan KPK disebut guna melengkapi proses penyidikan terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan CSR.

“Bank Indonesia menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK sebagaimana prosedur dan ketentuan yang berlaku, mendukung upaya-upaya penyidikan serta bersikap kooperatif kepada KPK,” ujar Perry dalam konferensi pers, Rabu (18/12).

Ia menegaskan bahwa sikap kooperatif dalam penyidikan ini telah ditunjukkan oleh pihaknya, baik dari pemberian keterangan oleh para pejabat maupun penyampaian dokumen-dokumen.

Perry pun menegaskan bahwa CSR atau program sosial BI telah diberikan sesuai dengan tata kelola dan ketentuan yang kuat.

“Antara lain harus memenuhi persyaratan bahwa CSR hanya diberikan kepada yayasan yang sah. Dan ada program kerja yang konkret dan juga ada pengecekan dan juga ada laporan pertanggungjawabannya oleh yayasan itu. Dan itu dilakukan melalui satuan kerja di kantor pusat maupun kantor-kantor perwakilan,” jelas Perry.

Ia kemudian menyampaikan bahwa para dewan gubernur dalam hal ini setiap tahun hanya membuat alokasi besaran dana CSR, yaitu melalui tiga bidang program, yakni bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat alias UMKM, dan ibadah sosial.

“Jadi alokasi besarannya itu diajukan oleh satuan kerja, kemudian diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur secara tahunan alokasi besarannya. Sementara pelaksanaannya ada di satuan kerja dengan prosedur ketentuan yayasan yang sah, punya program yang konkret dan ada pengecekan dan pertanggung jawaban,” ucap Perry.

Perry pun tak menampik bahwa penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor BI bisa saja berpengaruh kepada kondisi pasar domestik, termasuk kepada nilai tukar.

“Tentu saja Bank Indonesia dengan berbagai berita-berita berpengaruh terhadap pasar, termasuk nilai tukar. Bani Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi, melalui pembelian SBN, maupun langkah-langkah lain termasuk SRBI,” imbuhnya.

KPK menggeledah Kantor BI termasuk ruang kerja Gubernur BI terkait kasus dugaan korupsi dana CSR pada Senin (16/12) malam. Hal itu dibenarkan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika.

“Ya benar tim dari KPK semalam melakukan geledah di Kantor BI,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (17/12).

Pada September lalu, KPK mengungkap dugaan penggunaan dana CSR bermasalah karena tidak sesuai dengan peruntukan. Dana CSR diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

[Gambas:Video CNN]

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada 18 September menyebut: “Yang menjadi masalah adalah ketika dana CSR itu tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Artinya ada beberapa, misalkan CSR ada 100, yang digunakan hanya 50, yang 50-nya tidak digunakan. Yang jadi masalah tuh yang 50-nya yang tidak digunakan tersebut, digunakan misalnya untuk kepentingan pribadi.”

Asep mengungkapkan modus korupsi dalam kasus ini dengan memberi contoh dana CSR yang seharusnya untuk membangun fasilitas sosial atau publik tetapi justru disalahgunakan peruntukannya.

“Kalau itu digunakan misalnya untuk bikin rumah ya bikin rumah, bangun jalan ya bangun jalan, itu enggak jadi masalah. Tapi, menjadi masalah ketika tidak sesuai peruntukan,” katanya.

(del/agt)