Nusron Akan Panggil 2 Perusahaan Pemilik Sertifikat Pagar Laut Bekasi
Ekonomi

Nusron Akan Panggil 2 Perusahaan Pemilik Sertifikat Pagar Laut Bekasi

Koranriau.co.id – Jakarta, CNN Indonesia — Menteri ATR/BPN Nusron Wahid akan memanggil dua perusahaan pemilik sertifikat di area pagar laut Kabupaten Bekasi, yaitu PT Cikarang Listrindo (CL) dan PT Mega Agung Nusantara (MAN). Nusron mengatakan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dua perusahaan menyalahi aturan karena di atas laut. Namun, Kementerian ATR/BPN tak bisa serta-merta mencabutnya karena […]

Nusron Bongkar Pejabat BPN Terlibat Catut Tanah di Pagar Laut Bekasi
Ekonomi

Nusron Bongkar Pejabat BPN Terlibat Catut Tanah di Pagar Laut Bekasi

Koranriau.co.id – Jakarta, CNN Indonesia — Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut ada pejabat tinggi lembaga yang dipimpinnya diduga terlibat pencatutan tanah warga di pagar laut Kabupaten Bekasi. Nusron mengatakan pencatutan itu dilakukan dengan menggeser Nomor Induk Bidang tanah (NIB) di peta Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, hanya pejabat tinggi yang bisa mengakses peta tersebut. “Enggak mungkin kalau ini […]

PT TRPN Akui Tak Punya Izin di Kasus Pagar Laut Bekasi
Ekonomi

PT TRPN Akui Tak Punya Izin di Kasus Pagar Laut Bekasi

Koranriau.co.id – Jakarta, CNN Indonesia — PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) mengakui melakukan pelanggaran yakni tidak mempunyai izin dalam memanfaatkan laut dalam kasus pagar laut Bekasi. Pengakuan itu disampaikan saat memenuhi panggilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Alhasil, perusahaan ini bakal dikenakan denda administratif dan kewajiban pemulihan kondisi lingkungan. “Dalam pemeriksaan, PT TRPN mengakui adanya pelanggaran, […]

KKP Bakal Periksa PT TRPN soal Pagar Laut Bekasi
Ekonomi

KKP Bakal Periksa PT TRPN soal Pagar Laut Bekasi

Koranriau.co.id – Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) bakal melanjutkan pemeriksaan terhadap PT. Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) terkait pagar laut di Bekasi. “Setelah menyelesaikan validasi lapangan untuk pemeriksaan awal, KKP akan melanjutkan pemeriksaan terhadap PT TRPN pada awal Februari 2025,” ujar […]

Luas Pagar Laut di Bekasi 3 Ribuan Hektare
Ekonomi

Luas Pagar Laut di Bekasi 3 Ribuan Hektare

Koranriau.co.id – Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkap luas pagar laut di Bekasi, Jawa Barat, mencapai sekitar 3 ribu hektare. Menteri Trenggono mendorong media terus menyorot kasus pagar laut di Bekasi yang luasnya sekitar 3 ribu hektare, yang dibangun dengan bambu. “Karena bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan apapun bangunan yang di […]

KKP soal Ancaman Digugat Kasus Pagar Laut Bekasi: Kami Jaga Lingkungan
Ekonomi

KKP soal Ancaman Digugat Kasus Pagar Laut Bekasi: Kami Jaga Lingkungan

Koranriau.co.id – Badung, CNN Indonesia — Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (KKP) merespons rencana PT. Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) melaporkan KKP ke DPR soal penyegelan pagar laut di Bekasi. Menteri Trenggono menegaskan tidak mempermasalahkan hal itu. Menurut dia langkah PT TRPN tersebut karena pemahaman hukum berbeda. “Enggak apa-apa, enggak masalah, itu haknya juga. Pemahaman […]

Airlangga soal Pagar Laut Bekasi: Bukan Giant Sea Wall
Ekonomi

Airlangga soal Pagar Laut Bekasi: Bukan Giant Sea Wall

Koranriau.co.id – Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akhirnya bersuara soal pagar laut di Bekasi, Jawa Barat. Ia membantah bahwa pagar sepanjang 2 kilometer dengan lebar area 70 meter itu bagian dari giant sea wall. Airlangga menegaskan proyek pagar laut raksasa belum dibuat. “Bukan, bukan (pagar laut Bekasi bukan giant sea wall). […]

Penampakan Pagar Laut Ilegal di Utara Bekasi yang Disegel KKP
Ekonomi

Penampakan Pagar Laut Ilegal di Utara Bekasi yang Disegel KKP

Koranriau.co.id – Jakarta, CNN Indonesia — Pagar laut ilegal misterius kembali ditemukan di pesisir utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pagar bambu sepanjang sekitar 8 kilometer ini berada di zona pengelolaan energi, menimbulkan keberatan pemanfaatan ruang laut resmi serta berpotensi mengganggu aktivitas nelayan. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengirim surat resmi pada 19 Desember 2024, meminta […]