Bisakah Gebrakan Rp200 T Purbaya Buat Rakyat Gampang Cari Kerja?

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa langsung menggebrak usai dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9) lalu.

Tak lama setelah dilantik, ia menyatakan akan membongkar celengan negara yang berada di BI untuk mendongkrak ekonomi yang belakangan ini lesu.

Purbaya menyebut selama ini pemerintah punya celengan Rp425 triliun di BI

Dana yang berasal dari hasil pungutan pajak dan sumber penerimaan negara lain itu hanya dibiarkan mengendap dan tidak bisa diakses perbankan.

Akhirnya, sistem keuangan dalam negeri kering, ekonomi melambat dan orang Indonesia susah mencari kerja.

“Sistem finansial kita agak kering, makanya ekonominya melambat, makanya dalam 1-2 tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain, karena ada kesalahan kebijakan di situ, moneter dan fiskal,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (10/9).

Purbaya mengatakan sudah lapor ke bosnya untuk memanfaatkan itu dan sudah direstui.

“Saya sudah lapor ke Presiden (Prabowo), ‘Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian’. Saya (Kementerian Keuangan) sekarang punya Rp425 triliun di BI, cash. Makanya saya taruh Rp200 triliun,” ungkap Purbaya.

Lalu tepatkah kebijakan itu. Bisakah juga kebijakan itu membuat rakyat mudah cari kerja lagi?

Pengamat perbankan sekaligus Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengamini penyaluran Rp200 triliun ke enam bank akan menambah likuiditas bank.

Ia mengatakan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio/LDR) bank-bank milik negara sudah di atas 90 persen. Menurutnya, kehadiran suntikan dana itu baik karena akan menambah ruang bank untuk menyalurkan kredit.

“Dengan adanya tambahan likuiditas tersebut, maka dapat mendorong bank untuk menyalurkan kredit yang dapat mendorong pergerakan ekonomi serta harapannya adalah dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Trioksa kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/9).

Meski demikian, Trioksa memberi sejumlah catatan terhadap kebijakan Purbaya itu. Ia mengingatkan kebijakan ini tidak bisa berdiri sendiri.

Pemerintah, ucapnya, perlu memastikan kemudahan dan kepastian investasi dan usaha. Menurutnya, penciptaan lapangan kerja hanya bisa terwujud bila suntikan Rp200 trililiun ke bank didukung iklim usaha yang baik.

Trioksa menilai kesuksesan kebijakan ini memang juga bergantung pada kondisi perekonomian global. Akan tetapi, ia melihat kebijakan Purbaya ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Bila kondisi global terkendali, harapannya bisa sesuai prediksi Pak Menkeu bisa di atas 5 persen atau bahkan menyentuh 6 persen di tahun-tahun mendatang, yang terpenting adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat,” ucapnya.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan dampak penempatan dana pemerintah memang pernah terbukti menggandakan kredit pada periode 2020-2021.

Saat itu pemerintah melakukan penempatan dana Rp66,99 triliun ke bank. Dana memicu sekitar Rp382-387 triliun kredit.

Artinya kata Syarifuddin, injeksi dana yang besar dengan tata kelola dan target sektor yang ketat berpotensi mengungkit pembiayaan beberapa kali lipat.

Dengan begitu, serapan tenaga kerja juga bisa meningkat terutama di sektor konstruksi dan rantai pasok bahan bangunan yang menyerap jutaan pekerja. Kemudian, serapan tenaga kerja juga terjadi UMKM yang menyumbang porsi dominan pekerjaan nasional.

“Sehingga akses kredit murah cepat berubah menjadi perekrutan karyawan, pembelian bahan baku, dan perluasan kapasitas usaha,” katanya.

Agar dampak kebijakan tersebut maksimal, sambungnya, pemerintah perlu menetapkan multiplier minimum atas dana yang ditempatkan, pelaporan berkala realisasi kredit dan indikator tenaga kerja, serta clawback jika target tidak tercapai.

“Dengan arsitektur seperti ini, injeksi Rp200 triliun bukan hanya mempercantik neraca bank, melainkan mendorong proyek baru, memperluas usaha, dan menciptakan lapangan kerja secara terukur,” katanya.

Ia menambahkan dampak penyebaran uang Rp200 triliun ke ekonomi dan penciptaan lapangan kerja memang tidak instan. Tapi juga katanya, tidak perlu waktu bertahun-tahun untuk melihat dampaknya.

“Ketika pemerintah memindahkan dana ke bank dan BI tidak menyerap balik, likuiditas mengembang dalam hitungan hari; 2-8 minggu kemudian biaya dana dan suku bunga kredit mulai turun; pada bulan kedua-ketiga penyaluran kredit tampak nyata di KPR, modal kerja, dan koperasi; dalam 1-2 triwulan proyek perumahan, konstruksi, serta UMKM mendorong perekrutan; dan dampak makro ke PDB cenderung memuncak pada horizon 3-6 triwulan,” katanya.

Agar garis waktu ini terjadi katanya, pemerintah wajib mengikat dana pada output melalui kuota sektoral dan wilayah.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta Purbaya agar memastikan betul bank menggunakan suntikan Rp200 triliun dengan baik.

Bhima berpendapat memindahkan Rp200 triliun dari BI ke enam bank belum tentu mendorong ekonomi. Ia menyoroti potensi uang itu dibelikan surat berharga negara (SBN) oleh bank.

“Kalau bank himbaranya parkir dana di SBN, sama saja, itu namanya keluar kantong kanan, pindah kantong kiri, bukan pompa likuiditas ke masyarakat,” ucap Bhima.

Ia juga mengingatkan agar uang tersebut tidak dipakai membiayai program pemerintah tinggi risiko, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Bhima menyarankan Purbaya menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) khusus untuk ini. Aturan itu dibuat untuk membatasi penggunaan suntikan Rp200 triliun oleh bank agar benar-benar masuk ke sektor riil.

Bhima juga menyarankan Purbaya mendorong bank untuk memakai uang itu mendanai sektor energi baru terbarukan (EBT). Selain sesuai dengan visi Prabowo mewujudkan 100 persen EBT 10 tahun ke depan, sektor ini juga dinilai bakal menciptakan lapangan kerja.

“Sektor energi terbarukan itu punya andil mendorong 19,4 juta green jobs dalam 10 tahun ke depan, tapi selama ini bank Himbara kurang dari 1 persen porsi penyaluran kredit ke sektor energi terbarukan. Peralihan dana kas pemerintah dari BI ke Himbara jadi momentum transisi ke motor ekonomi yang prospektif,” ujar Bhima.