Bima Arya Sebut 80 Persen Pemda Bergantung Transfer Dana dari Pusat

Jakarta, CNN Indonesia —

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan 80 persen pemerintah daerah (pemda) di Indonesia masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan.

Karena itu, jika terjadi efisiensi dana yang ditransfer pemerintah pusat, timbul gejolak di daerah.

“Hari ini 80 persen pemerintah daerah tergantung dari dana transfer pusat. Makanya, ketika dana transfer pusat ada penyesuaian kemudian goyang begitu,” katanya dalam wawancara dengan CNN Indonesia bertajuk Urgensi Data Desa Presisi untuk Koperasi Desa Merah Putih, Jumat (12/9).

Bima mengatakan Pemda sebenarnya bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan Data Desa Presisi. Pasalnya dengan Data Desa Presisi, Pemda dapat memetakan sumber daya yang dimiliki.

“Target pertumbuhan ekonomi nasional kan harus di-support oleh daerah. Daerah kan garda terdepannya. Di situ lah peran penting data desa untuk penguatan kapasitas fiskal daerah,” katanya.

“Bisa dibayangkan kalau setiap desa dengan data-data presisi ini memanfaatkannya secara maksimal tentu terbangun ekosistem, kan kedongkrak PAD-nya,” kata Bima.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan Data Desa Presisi bisa digunakan dalam menentukan kebijakan pemerintah untuk efisiensi.

“Di tengah keterbatasan anggaran saya melihat bahwa efektivitas Data Desa Presisi ini akan sangat membantu sekali efisiensi anggaran yang dimiliki negara,” katanya.

“Saya mengharapkan penggunaan Data Desa Presisi ini menjadi urgent untuk digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pemerintah, termasuk presiden,” sambungnya.

Ferry mengatakan dengan data yang akurat hingga ke tingkat desa, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap anggaran benar-benar sampai ke penerima yang berhak. Misalnya, subsidi LPG 3 kg dapat diarahkan tepat kepada rumah tangga miskin tanpa salah sasaran ke kelompok mampu.

(ada/fea)

[Gambas:Video CNN]