Penetapan HPP hingga Reformasi Tata Kelola

Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyatakan berkomitmen serius terhadap sektor pertanian, yang diwujudkan melalui berbagai kebijakan dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan petani dan kemandirian pangan nasional.

Melalui laporan kinerja pemerintah periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Dekan Fakultas Sains Terapan Universitas Suryakancana Cianjur, Endah Lisarini, mencatatkan sejumlah capaian signifikan seperti berikut.

Penguatan Harga Gabah dan Daya Beli Petani

Salah satu langkah utama yang dilakukan pemerintah adalah penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram sejak Januari 2025. Kebijakan ini berfungsi sebagai jaring pengaman agar harga hasil panen tetap stabil dan menguntungkan bagi petani.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, harga GKP di tingkat petani pada Agustus 2025 rata-rata mencapai Rp6.760/kg, lebih tinggi dari HPP yang ditetapkan. Kenaikan harga tersebut turut mendorong peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) hingga mencapai 124,36 pada September 2025, tertinggi dalam sepuluh bulan terakhir. Peningkatan NTP mencerminkan adanya perbaikan daya beli dan kesejahteraan petani secara keseluruhan.

Reformasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

Kemudian, pemerintah juga melakukan reformasi besar dalam tata kelola pupuk bersubsidi yang selama ini dikeluhkan petani. Melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025, seluruh regulasi yang sebelumnya tersebar di lebih dari 145 aturan lintas kementerian kini disatukan.

Kebijakan ini menyederhanakan mekanisme distribusi pupuk dan menjamin ketersediaan hingga 9,55 juta ton pada tahun 2025. Proses distribusi juga diperkuat dengan sistem digital agar penyaluran pupuk menjadi lebih transparan, tepat sasaran, dan efisien. Langkah tersebut dinilai berhasil mengatasi kelangkaan pupuk, serta memperbaiki produktivitas pertanian di berbagai daerah.

Kombinasi kebijakan harga dan reformasi distribusi input pertanian pun berdampak pada lonjakan produksi beras nasional. Pemerintah melaporkan, produksi beras tahun 2025 mencapai 33,19 juta ton, dengan stok nasional menembus 4,2 juta ton, menjadi yang tertinggi dalam lebih dari lima dekade terakhir.

Capaian tersebut membuat Indonesia kembali memperoleh status swasembada beras, serta diakui oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) sebagai produsen beras terbesar di kawasan ASEAN. Keberhasilan ini memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan dan menegaskan kemandirian ekonomi nasional.

Fondasi Baru bagi Petani Indonesia

Dengan tiga fokus utama, yakni penjaminan harga, reformasi pupuk, dan peningkatan produksi, kebijakan pangan selama dua tahun terakhir telah membentuk fondasi kuat bagi kesejahteraan petani.

Upaya tersebut tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]