Aplikator soal Ojol Jadi Karyawan: Berisiko, Pengurangan Jumlah Driver

Jakarta, CNN Indonesia —

Perusahaan transportasi online buka suara soal desakan driver ojol agar mereka bisa diangkat menjadi karyawan tetap.

Mereka menyebut pengangkatan driver mitra menjadi karyawan berpotensi mengakibatkan pengurangan driver.

Menurut Business Development Representative inDrive Ryan Rwanda, mengangkat karyawan berarti membuat perusahaan harus menanggung biaya lebih.

Salah satunya, biaya jaminan sosial dan hak-hak karyawan lain sesuai perundang-undangan.

“Perubahan status menurut saya akan sedikit berisiko dikarenakan adanya kemungkinan, kalau dari sisi saya sebagai direktur bisnis, akan ada kemungkinan pengurangan jumlah total driver,” kata Ryan saat berdiskusi dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Aroem Resto & Cafe Jakarta, Senin (19/5).

Dia berkata inDrive sudah menggelar beberapa diskusi merespons persoalan ini. Hasilnya, para driver ojol di inDrive juga menyatakan tidak sepakat dengan perubahan status menjadi karyawan.

Hal senada disampaikan Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza R. Munusamy. Dia menyampaikan muruah perusahaan transportasi online adalah fleksibilitas.

Dia khawatir fleksibilitas akan terganggu bila perusahaan harus menjadikan ojol karyawan tetap. Ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi, termasuk pengurangan driver.

“Apa yang akan terjadi? Kalau dari analisa kami itu tiga hal yang akan terjadi. Satu, seperti tadi teman-teman sudah utarakan, pasti (jumlah driver ojol) tidak akan bisa sebanyak saat ini,” ucap Tirza.

Government Relations Specialist Maxim Indonesia Muhammad Rafi Assagaf juga menyampaikan ketidaksetujuan atas tuntutan perubahan status ojol menjadi karyawan tetap.

Dia berkata perusahaan akan menanggung biaya lebih besar dan berdampak pada pengurangan driver. Rafi lebih sepakat dengan rencana pemerintah menetapkan ojol sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Ketika mereka masuk ke dalam UMKM, kemandirian itu pasti juga menjadi salah satu kepentingan bisa terus dilakukan oleh mitra pengemudi kita,” ujarnya.

Sejumlah asosiasi driver ojol berencana melakukan aksi mogok pada Selasa (20/5). Mereka akan mematikan aplikasi dan tidak melayani penumpang.

[Gambas:Video CNN]

Dalam aksi itu, mereka menuntut meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi, yaitu Permenhub PM Nomor 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022.

Para ojol juga mendesak Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang melibatkan Kemenhub, asosiasi pengemudi, dan pihak aplikator.

Selain itu, menuntut agar potongan aplikasi maksimal hanya sebesar 10 persen. Mereka juga meminta revisi terhadap tarif penumpang dan penghapusan program-program seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dinilai merugikan pengemudi.

Tuntutan kelima adalah keadilan dalam menentukan tarif layanan makanan dan pengiriman barang dengan melibatkan asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

(dhf/agt)

[Gambas:Video CNN]