Bapemperda DKI Akui Radius 200 Meter KTR Mustahil Diterapkan, Fokus pada Perlindungan UMKM

BADAN Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta melakukan tahapan evaluasi dan monitoring atas Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Kamis (20/11). Sebelumnya, Abdul Aziz, selaku Ketua Bapemperda menuturkan pihaknya telah menghapus pasal zonasi pelarangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak untuk mengakomodir aspirasi dari pedagang kaki lima, warung kelontong, dan UMKM.

“Setelah melihat kondisi Jakarta, tidak kondusif ya kalau diterapkan di Jakarta padat ini. Kami sepakat bahwa pedagang, UMKM tetap bisa melakukan jualan rokok. Yang kami batasi adalah orang yang merokok. Bukan penjualannya,” kata Azis melalui keterangannya, Sabtu (29/11).

Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, pihaknya mendapatkan aspirasi dari UMKM tentang radius 200 meter dari sekolah dan taman bermain anak yang menjadi perhatian bagi pedagang kecil. Jika pasal ini tetap dimasukkan, akan memberatkan pedagang.

Baca juga : Pembahasan Raperda Berlanjut, Perluasan Area KTR Ditinjau Ulang

“Oleh karena itu kami memutuskan bahwa pasal ini kami biarkan tetap menjadi bagian dari undang-undang di atasnya. Tidak di-perdakan karena sudah ada PP Nomor 28 Tahun 2024. Kalimatnya jelas,” ujar Aziz.

Aziz berharap dengan sentuhan akhir dan upaya mengakomodir masukan dari masyarakat, ia berharap Ranperda KTR ini selanjutnya dapat diimplementasikan dengan baik melalui Peraturan Gubernur (Pergub).  “Mudah-mudahan perda ini sudah mengakomodir semua aspirasi masyarakat. Dan juga bisa diimplementasikan dengan baik melalui Pergub,” tambah Azis.

Anggota Bapemperda dari Fraksi PDI-Perjuangan Rio Sambodo,  menekankan bahwa pasal radius 200 meter mustahil untuk diimplementasikan di DKI Jakarta. “Pernyataan pimpinan benar demikian. Cukup ada di PP No 28/2024 karena efeknya terlampau luas sehingga banyak tidak adaptif dan faktual dengan situasi di lapangan. Apalagi mengingat situasi pemukiman di Jakarta yang padat,” papar Rio.

Rio menambahkan bahwa pembahasan Ranperda KTR DKI Jakarta masih perlu melalui beberapa tahapan. “Setelah monitoring dan evaluasi di Bapemperda, masih ada rangkaian berikutnya. Proses selanjutnya mencakup sinkronisasi dengan Biro Hukum dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Setelah tahap sinkronisasi, agenda akan dilanjutkan dengan Rapat Pimpinan (Rapim) Internal Lanjutan Paripurna, sebelum akhirnya menuju tahap persetujuan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” tutupnya. (E-4)