BPKH Komitmen Jadikan Transparansi Fondasi Utama Pengelolaan Dana Haji

Jakarta, CNN Indonesia —

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan komitmennya menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam pengelolaan dana haji.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Badan Pelaksana BPKH, Arief Mufraini, dalam Forum Group Discussion bertajuk “Membedah Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Haji” yang digelar Fraksi PKS DPR RI. Forum tersebut dihadiri berbagai elemen, mulai dari akademisi, praktisi, hingga pemangku kepentingan.

Pada kesempatan itu, Arief menjelaskan BPKH terus berkomitmen menjaga keterbukaan dalam setiap lini pengelolaan dana jemaah, termasuk melalui pelaporan berkala dan pemanfaatan teknologi digital.

“Transparansi bukan hanya kewajiban legal, tapi bagian dari ikhtiar membangun kepercayaan publik. Dana haji harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemaslahatan jemaah,” ujar Arief.

Ia menegaskan, sejak berdiri, BPKH secara konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tak hanya itu, BPKH juga secara aktif mempublikasikan seluruh laporan keuangan dan informasi penting lainnya melalui situs resmi www.bpkh.go.id.

Langkah-langkah strategis seperti digitalisasi pelaporan, penerapan tata kelola syariah, serta audit internal dan eksternal menjadi bukti nyata dari kesungguhan BPKH dalam mengelola dana haji dengan profesionalisme tinggi.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan, transparansi BPKH berdampak langsung terhadap kepercayaan dan kenyamanan jemaah. Upaya digitalisasi pun menjadi bagian dari strategi BPKH dalam meningkatkan transparansi.

Melalui aplikasi BPKH APPS, jemaah dapat mengetahui secara jelas bagaimana dana yang mereka setorkan dikelola, termasuk alokasi investasi, biaya penyelenggaraan, hingga manfaat yang dirasakan langsung. Langkah ini juga memberikan ruang bagi publik untuk turut mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif.

“Jemaah sekarang bisa melihat dengan jelas bagaimana dana mereka digunakan, termasuk investasi sesuai prinsip syariah dan bagaimana hasil dari investasi ini dikembalikan berupa nilai manfaat untuk jemaah haji tunggu dan berangkat,” tambah Arief.

Adapun diskusi ini menjadi ruang strategis untuk menggali masukan serta mencari solusi konkret guna memperkuat sistem penyelenggaraan haji nasional, termasuk dari sisi pengelolaan keuangan yang menjadi bagian penting keberlanjutan ibadah haji.

(ory/ory)