BPS Ungkap Alasan Tunda Rilis Data Ekspor-Impor April ke 2 Juni

Jakarta, CNN Indonesia —

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap alasan menunda rilis data ekspor dan impor (eksim) April 2025 ke 2 Juni 2025.

Jika merujuk jadwal rutin, data itu seharusnya dirilis pertengahan Mei 2025.

Direktur Statistik Distribusi BPS Sarpono mengatakan ada perubahan sistem peluncuran data eksim. Dia berkata rilis data hanya akan dilakukan satu kali per bulan dari semula dua kali per bulan.

“Dari hasil evaluasi yang kita lakukan, dan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan BPS, yaitu akan dirilis dalam bentuk angka tetap. Maka kita sampaikan bisnis proses baru untuk disimulasi data tersebut,” ujar Sarpono pada jumpa pers di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (28/5).

Sarpono menjelaskan biasanya BPS merilis data ekspor-impor dalam tiga tahap. Pertama, angka sementara yang dirilis 15 hari setelah bulan data. Misalnya, angka sementara eksim April dirilis pertengahan Mei.

Kedua, angka tetap yang dirilis 30-31 hari setelah bulan data. Misalnya, angka tetap eksim April dirilis hari kerja pertama di bulan Juni. Data angka tetap ini adalah data termutakhir setelah BPS menambahkan pembaruan data dari Ditjen Bea dan Cukai serta sejumlah lembaga terkait.

Tahap ketiga adalah angka revisi tahunan. Data ini mencakup ekspor dan impor dalam satu tahun beserta perbaikan data kepabeanan. Data ini biasanya dirilis 5-6 bulan setelah tahun berakhir.

“Dalam rangka untuk meningkatkan mutu statistik dan juga meningkatkan kualitas layanan statistik, kita tidak lagi melakukan press release angka sementara, tetapi yang kita sampaikan adalah angka tetap di setiap awal bulan,” ujar Sarpono.

“Mungkin selama ini, rekan-rekan media banyak mencuplik data yang dirilis, yang mungkin sebetulnya itu masih data sementara. Jadi, ini yang menjadi salah satu penjelasan kenapa untuk dirilis ekspor impor kita lakukan penyesuaian jadwalnya,” ucapnya.

Sebelumnya, BPS menunda rilis data ekspor dan impor April 2025. Dalam pengumuman resmi, BPS menyatakan akan merilis data itu di awal Juni.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah intervensi pemerintah dalam penundaan itu. Dia juga membantah isu penundaan karena kinerja neraca perdagangan tidak baik.

“Kalau BPS selalu independen dengan melaporkan statistiknya. Tidak ada kita kekhawatiran (data jelek),” ujar Airlangga di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/5).

[Gambas:Video CNN]

(dhf/pta)