Dirjen Pajak Pecat 16 Pegawai Sejak Mei, 13 Lagi Menyusul

Jakarta, CNN Indonesia —

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengungkapkan ia telah memecat 26 pegawai sejak memimpin instansi tersebut pada Mei lalu, serta akan memberhentikan 13 pegawai lagi sebagai langkah bersih-bersih institusi.

“Dapat kami laporkan, kami dengan sangat menyesal sudah memecat 26 karyawan, kemudian hari ini di meja saya tambah lagi 13,” ujar Bimo dalam peluncuran Piagam Wajib Pajak, di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, pada Jumat (3/10), seperti dikutip dari Antara. 

Ia menegaskan pemecatan itu dilakukan tanpa pandang bulu untuk menjaga integritas, jika anak buahnya terbukti melakukan fraud.

“Seratus rupiah saja ada fraud yang dilakukan oleh anggota kami, akan saya pecat. Handphone saya terbuka untuk whistle blower dari bapak, Ibu, dan saya jamin keamanannya,” kata Bimo.

Bimo mengatakan Direktorat Jenderal Pajak terus membenahi diri demi menjaga kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan, sambungnya, kepatuhan pajak secara sukarela akan sulit terbentuk.

Tanpa kepatuhan sukarela, sambungnya, negara akan mengalami penurunan efektivitas di dalam pengumpulan penerimaan.

“Oleh karena itu, bagaimana upaya kami membangun dan terus menjaga kepercayaan wajib pajak, merupakan prioritas utama yang harus kita sama-sama upayakan,” katanya.

Bimo Wijayanto dilantik menjadi direktur jenderal pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Mei lalu. Bimo mengisi posisi yang dulunya ditempati Suryo Utomo.

Dalam keterangan profil yang dibagikan kepada media, Bimo pernah menjabat sebagai Sekretaris Deputi bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sebelumnya, ia juga menduduki posisi sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kemenko Maritim dan Investasi pada periode September 2020 hingga Desember 2024.

Pengalaman Bimo di pemerintahan juga mencakup peran sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden (KSP) pada 2016-2020. Saat itu, ia terlibat di dua bidang sekaligus, yaitu Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan serta Deputi Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis.

Sebelum bertugas di KSP, Bimo lebih dulu berkarier di Kementerian Keuangan sebagai Analis Senior di Center for Tax Analysis (CTA), Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2014-2015.

(fby/vws)