Koranriau.co.id-
DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI menuntaskan persoalan bau menyengat yang masih mengganggu warga di sekitar fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan, Jakarta Utara.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menegaskan agar seluruh perbaikan teknis dan pengendalian lingkungan di fasilitas tersebut selesai sebelum Desember.
“Targetnya, Desember ini sudah bisa beroperasi normal kembali. Jika lancar, Januari 2026 RDF Rorotan sudah mampu mencapai kapasitas 2.500 ton per hari,” ujar Yuke usai rapat bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Rabu (12/11).
Fasilitas pengolahan sampah berkapasitas 2.500 ton per hari itu sejak awal menuai penolakan warga Jakarta Garden City (JGC) akibat pencemaran bau yang disebut berdampak pada kesehatan anak-anak. Setelah dilakukan uji coba, atau proses commissioning, operasional RDF sempat dihentikan sementara untuk evaluasi.
Menurut Yuke, saat pengolahan masih di bawah 1.200 ton per hari, RDF Rorotan berjalan tanpa kendala berarti. Namun, ketika kapasitas dinaikkan ke 2.500 ton, keluhan mulai bermunculan.
Ia menilai sumber bau bukan dari proses pengolahan dalam fasilitas, melainkan dari sistem transportasi pengangkut sampah yang belum optimal.
“Sebagian kendaraan pengangkut masih menggunakan konvektor lama yang kondisinya tidak prima. Saat hujan, sampah yang tercampur air menimbulkan kebocoran dan bau di sepanjang jalur pengangkutan,” jelasnya.
DLH DKI diminta segera memperbaiki armada pengangkut serta memastikan sistem pengolahan limbah cair (IPAL) RDF Rorotan berfungsi maksimal.
Yuke juga menekankan agar proses commissioning lanjutan dilakukan secara bertahap dan hati-hati agar tidak menimbulkan gangguan baru bagi warga sekitar.
“Kita ingin RDF ini benar-benar siap, bukan sekadar dikejar waktu. Pemerintah harus menjamin transportasi, IPAL, dan seluruh fasilitasnya benar-benar aman dan tidak menimbulkan dampak lingkungan,” tutur Yuke.
RDF Plant Rorotan menjadi salah satu proyek strategis Pemprov DKI dalam mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Namun DPRD mengingatkan, percepatan pengolahan tidak boleh mengorbankan kualitas lingkungan dan kenyamanan warga.
“Teknologi boleh maju, tapi tanggung jawab terhadap masyarakat tetap utama,” tegas Yuke. (Far/P-1)
Artikel ini merupakan Rangkuman Ulang Dari Berita : https://mediaindonesia.com/megapolitan/829666/dprd-tuntaskan-masalah-bau-di-rdf-rorotan-sebelum-desember
