Ekonom Beber Setumpuk PR Purbaya sebagai Menkeu Pengganti Sri Mulyani

Jakarta, CNN Indonesia —

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani.

Hal itu sesuai Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 86 Tahun 2025.

“Mengangkat Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan,” bunyi Kepres Pengangkatan yang dibacakan di Istana Negara, Senin (8/9).

Sejumlah ekonom menilai ada setumpuk pekerjaan rumah yang mesti dibereskan Purbaya sebagai menkeu pengganti Sri Mulyani.

Ekonom INDEF Fadhil Hasan mengatakan siapa pun pengganti Sri Mulyani akan mengalami masalah fiskal yang rumit dan sulit. Terkait Purbaya, ia menilai merupakan sosok ekonom yang baik dan paham persoalan.

“Namun dia belum memiliki pengalaman secara langsung mengelola fiskal dan ekonomi secara keseluruhan. Jadi bisa dikatakan dia bukan pilihan terbaik,” katanya pada CNNIndonesia.com.

Ia menilai masih ada pilihan yang lebih baik untuk menjadi Menkeu. Salah satunya Wamenkeu Suahasil Nazara.

“Suahasil sudah pengalaman, paham seluk beluk Kemenkeu, jadi kebijakannya bisa lebih pasti,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengatakan pergantian Sri Mulyani dengan Purbaya perlu dibaca dalam dua dimensi, teknokratis dan politis.

Dari sisi teknokratis, Sri Mulyani dikenal sebagai simbol disiplin fiskal dan kredibilitas di mata pasar global, sehingga penggantiannya jelas membawa risiko persepsi, apalagi di saat beban bunga utang sudah menembus Rp553 triliun per tahun, serta defisit APBN berpotensi melebar akibat program belanja besar.

“Namun, Purbaya bukan figur sembarangan. Latar belakangnya sebagai ekonom Danareksa, pengalaman birokrasi lintas kementerian, dan kepemimpinannya di LPS yang berhasil menjaga stabilitas keuangan menunjukkan kapasitas teknokratiknya,” katanya.

Ia mengatakan tantangannya adalah Purbaya harus segera membuktikan bahwa transisi ini bukan pelemahan disiplin fiskal, melainkan penyesuaian strategi agar lebih sinkron dengan agenda Presiden Prabowo yang ekspansif.

Rizal menyebut hal kritisnya adalah apakah Purbaya mampu menjaga keseimbangan antara tuntutan politik belanja besar dengan kebutuhan menjaga kredibilitas pasar.

“Jika berhasil, pergantian ini bisa dianggap tepat dalam konteks sinkronisasi politik-fiskal, tetapi jika gagal, maka risiko pelemahan rupiah, lonjakan yield SBN, dan menurunnya kepercayaan investor bisa menjadi konsekuensi serius bagi perekonomian,” katanya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)