Era Gelap Astina

SALAH satu problem kebangsaan saat ini ialah terlalu banyak orang yang tidak memiliki kapabilitas, tapi menjadi pejabat negara. Jangankan soal integritas, dari solah-bawa (perilaku-bicara)-nya saja tak mencerminkan orang-orang berkualitas.

Itulah konsekuensi dari sistem demokrasi yang kita anut di tengah kondisi rakyat yang masih banyak yang melarat dan rendah pendidikan. Orang berlatar belakang apa pun, bahkan ‘tidak berkelas’ sekalipun, bisa menduduki jabatan penting.

Menjadi pejabat publik memang hak semua warga negara, tetapi mesti mengukur diri dan menyadari bahwa jabatan itu membutuhkan syarat-syarat tertentu. Kenapa demikian? Karena di sana ada amanah serta pengabdian menyejahterakan rakyat.

Baca juga : Ironi Dasamuka

Dalam dunia wayang ada kisah semacam itu. Negara yang para pejabatnya tidak kapabel ialah Astina ketika dikuasai rezim Kurawa. Negara yang didirikan para leluhur dengan cita-cita luhur jatuh runyam karena para pengelolanya tolol.

KESUKSESAN PANDU

Baca juga : Premanisme di Mandura

Syahdan, Astina mencapai kejayaan ketika tampuk kepemimpinan dipegang Prabu Pandu Dewanata. Negara yang tata titi tentrem kerta raharja, artinya tertib, aman, tenteram serta rakyat sejahtera, hidup berkecukupan pangan, sandang, dan papan.

Capaian itu melewati proses perjuangan panjang. Pembangunan dimulai dari pendiri sekaligus raja pertama Astina Prabu Nahusa kemudian dilanjutkan para penggantinya hingga Prabu Kresna Dwipayana (Abiyasa) lalu Pandu Dewanata.

Kunci sukses kepemimpinan Pandu ialah ketepatannya memilih orang-orang hebat yang dijadikan pejabat negara. Prioritasnya mereka yang benar-benar kapabel dan patriotik. Jadi, bukan sekadar orang dekat atau di sekelilingnya, apalagi para penjilat.

Misalnya, ketika mengisi kursi patih, Pandu menunjuk Gandamana, kesatria pilih-tanding (hebat) yang juga pangeran dari Pancala. Putra Prabu Gandabayu-Dewi Gandarini itu dipilih karena berkualitas, berdedikasi, dan setia. Jadi, Pandu memilih orang yang benar-benar bisa diandalkan.

Pola demikian itu pula yang diterapkan Pandu dalam menentukan paranpara serta pejabat penting lain. Begitu juga ketika mengangkat para pemimpin di bawah hingga di setiap kabupaten. Langkah itu didasari kesadarannya bahwa setiap pejabat memikul tanggung jawab tidak enteng.

Dengan cara seperti itu Pandu sukses mewujudkan Astina menjadi negara makmur yang penuh berkah dan rahmat. Tentu saja keberhasilan itu juga berkat arahan dan bimbingan raja sebelumnya, Kresna Dwipayana, pemimpin berjiwa resi yang juga ayahnya sendiri.

Kemakmuran Astina terdengar hingga pelosok marcapada. Raja-raja negara lain dan kesatria mancanegara kagum terhadap Pandu sehingga banyak yang menjalin kerja sama dan belajar ke Astina. Bahkan tidak sedikit yang menjadi muridnya.

Namun, Pandu manusia biasa sehingga tetap punya kekurangan. Ia tidak mengetahui ada segelintir orang di lingkaran istana yang tega menjahatinya. Orang culas itu Arya Suman yang kemudian kondang dengan nama Sengkuni.

KURAWA BERKUASA

Singkat cerita Sengkuni sukses mengantarkan keponakannya, Kurawa, menduduki singgasana Astina setelah mengadu domba Pandu dengan Raja Pringgondani Prabu Tremboko. Pandu wafat ketika lima putranya, Pandawa, masih kecil.

Sulung Kurawa, Kurupati, atas persetujuan ayahnya, Drestarastra, dinobatkan sebagai raja bergelar Prabu Duryudana. Sang ‘maestro’ Sengkuni menjadi patih. Namun, pengangkatan raja baru itu tanpa izin ahli waris sejati Astina, Resi Bhisma.

Setelah berkuasa, Duryudana merombak total jajaran nayaka praja. Hampir semua pejabat negara warisan Pandu diganti. Gandamana pun terbuang dan kembali ke Pancala. Atas usul Sengkuni, semua jabatan diisi keluarga Kurawa.

Ada sejumlah adik Duryudana merangkap jabatan. Selain menjadi anggota kabinet, mereka berkuasa di wilayah kadipaten. Di antaranya, Dursasana di Banjarjunut, Kartamarma (Banyutinalang), Bogadatta (Turilaya), Gardapati (Bukasapta), dan Windandini (Purantara).

Anggota keluarga Kurawa lain yang menjadi pejabat publik dan komisaris di perusahaan negara antara lain Bomawikata, Citraksa, Citraksi, Carucitra, Citrayuda, Citraboma, Durmagati, Durmuka, Durgempo, Kartadenta, Surtayu, dan Surtayuda.

Kebijakan Duryudana tersebut diperuntukkan menjamin keluarga besarnya makmur dan di sisi lain tidak ada pejabat yang sumbang dengan kebijakannya. Ia tidak peduli tentang kemampuan. Baginya, yang penting semua mendukung dan mengikuti perintah.

Kepemimpinan bebal itu menjadi awal kehancuran Astina karena tidak ada satu pun pejabat yang memiliki kecakapan. Jangankan kemampuan menjalankan tugas, soal perilaku dan bicara saja memalukan. Tidak sedikit pun menggambarkan orang-orang yang berkedudukan tinggi.

Misalnya Dursasana, bisanya hanya berjoget dan bergoyang sambil tertawa terbahak-bahak. Kemudian Durmagati bicaranya bindheng (sengau) sehingga tidak jelas apa yang diomongkan. Akibatnya, banyak orang bingung karenanya.

Contoh lain, pejabat negara yang bernama Citraksi. Perilakunya grusa-grusu (tidak tenang), tidak cermat, dan bicaranya sol-solen (tercekat-cekat). Karena itu, kerap antara yang ditugaskan dan yang dikerjakan geseh, tidak nyambung.

Sebagai pemimpin, Duryudana sedari awal memang menyadari betul kekurangan para pejabat. Namun, langkahnya itu lebih demi keberlangsungan kekuasaannya, daripada menempatkan orang-orang pintar, tapi mengancam kedudukannya.

REVOLUSI BHARATAYUDA

Dampak kedunguan Duryudana itu Astina terpuruk dan bangkrut. Tidak saja itu disebabkan ketidakbecusan para pejabat dan pembantunya, tapi juga akibat korupsi merajalela. Kekayaan negara diganyang, pajak ditilap untuk berfoya-foya.

Pada akhirnya, Pandawa tidak rela melihat rakyat menderita dan negara warisan nenek moyang hancur. Mereka melakukan revolusi selama 18 hari. Rezim Kurawa sirna dalam palagan Bharatayuda, perang hebat penuh pengorbanan.

Pandawa kemudian mengangkat cucu Arjuna, Parikesit, menjadi raja di Astina yang diubah namanya menjadi Yawastina, gabungan dengan Amarta. Di bawah kepemimpinan putra Abimanyu-Dewi Utari itu, Yawastina menggapai zaman keemasan.

Poin kisah itu ialah negara akan gelap bila pengelolanya, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, ialah orang-orang nirkapabilitas dan korup. Bukan hanya minus kompetensi, tapi juga mental dan integritas. (M-3)