Koranriau.co.id –
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan alasan pemerintah belum menggunakan kontrak pengadaan pesawat yang pernah disepakati sebelumnya dengan Boeing.
Hal ini berkaitan dengan pertimbangan keselamatan dan efisiensi biaya dalam pengelolaan sektor transportasi udara nasional, terutama yang melibatkan maskapai milik negara seperti Garuda Indonesia.
Menurut Erick, kontrak lama tersebut tidak dieksekusi karena insiden kecelakaan pesawat yang sempat terjadi beberapa tahun lalu. Pemerintah, menurutnya, memilih untuk menunda implementasi perjanjian hingga terdapat jaminan peningkatan pada sisi teknologi dan keselamatan pesawat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Nah, yaitu ya memang kita bicara sama Boeing, kita memang sudah punya kontrak dulu. Tetapi pernah ada kejadian yang kurang baik kalau bapak-ibu ingat, pernah ada kecelakaan pesawat dulu. Nah, di situlah kita tidak meng-exercise daripada agreement tersebut,” ujar Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (20/5).
Ia menyatakan setelah ada perbaikan sistem dan teknologi pada pesawat Boeing, serta lampu hijau dari regulator penerbangan internasional, pemerintah kembali menjajaki kerja sama.
Namun, bukan dengan melanjutkan kontrak lama, melainkan melalui kesepakatan baru yang melibatkan jumlah pesawat yang sama.
“Dengan sekarang mereka sudah improvisasi daripada sistem, daripada teknologi pesawat terbang tersebut dan juga ada green light dari semua negara bahwa ini qualified pesawatnya. Kita kemarin salah satunya memasukkan lagi kebutuhan pesawat ini kepada mereka. Tetapi bukan kontrak lama, kontrak yang baru dengan jumlah yang sama,” jelas Erick.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah menekan harga tiket pesawat yang masih dinilai tinggi. Erick menyebut efisiensi biaya dan penambahan jumlah pesawat adalah dua strategi utama yang ditempuh, selain koordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mereview konektivitas penerbangan nasional.
“Memang suka tidak suka untuk kita menahan kenaikan harga tiket. Selain kita harus efisiensi, memang kita harus cut cost di banyak hal. Tetapi juga penambahan jumlah pesawat itu harus menjadi hal yang penting juga,” tambahnya.
Terkait hubungan dagang dengan Amerika Serikat (AS), Erick menyampaikan pemerintah sedang memetakan penggunaan produk-produk asal AS dalam ekosistem BUMN, termasuk perangkat lunak dan barang lainnya. Ia menyebut nilainya cukup signifikan dan saat ini proses pendataan masih berjalan.
Erick juga mengaitkan kebijakan pembelian produk dengan upaya AS untuk mendorong penciptaan lapangan kerja di dalam negeri mereka. Dalam hal ini, ia menyebut masih ada beberapa hal yang belum dituangkan dalam bentuk hitam di atas putih karena pertemuan dengan pihak AS masih berlanjut.
“Rupanya mereka juga menginginkan bagaimana mendongkrak lapangan pekerja di Amerika. Nah, memang ada beberapa hal yang kita, terus terang, kita belum ada black and white-nya sebenarnya. Karena kita masih menunggu untuk rapat-rapat berikutnya dengan pihak mereka,” kata Erick.
(del/agt)
Artikel ini merupakan Rangkuman Ulang Dari Berita : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250520171813-92-1231269/erick-thohir-masih-ragu-eksekusi-kontrak-pengadaan-pesawat-boeing