Fahri Usul Pajak Tinggi Buat Rumah dan Hapus Subsidi untuk Pembeli

Jakarta, CNN Indonesia —

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah punya dua usul penting demi memuluskan program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Pertama, ia menyarankan pemerintah mematok pajak tinggi untuk setiap pembangunan rumah tapak alias landed house. Fahri menilai ini menjadi solusi untuk merealisasikan fokus pemerintah dalam menggalakkan vertical house, seperti apartemen sampai rumah susun (rusun).

“Nanti yang bikin rumah landed pajaknya dinaikkan saja sampai dia gak bisa tinggal di landed. Pasti dia akan tinggal di rumah susun,” ujarnya dalam Simposium Nasional Sumitronomics di JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (3/6).

“Seluruh dunia sekarang ini tidak ada lagi landed house di perkotaan dan kita harus hentikan landed house di perkotaan karena kita sudah enggak punya tanah,” tambah Fahri.

Fahri menekankan Indonesia belum punya tradisi hunian vertikal yang baik. Oleh karena itu, Kementerian PKP bakal terus mengampanyekan program tersebut.

Kedua, Fahri mengusulkan penghapusan subsidi rumah kepada pembeli. Ia menyebut subsidi di ujung alias yang diberikan untuk konsumen timbul karena harga tanah selangit.

Ia menilai pemerintah seharusnya memberikan subsidi untuk tanah alias supply side. Jika ini berhasil dilaksanakan, Fahri menjamin harga rumah di Indonesia bisa turun sekitar 40 persen-50 persen.

“Kami mengusulkan tidak perlu ada lagi subsidi di demand side, yang penting di supply side-nya. Apa? Tanah digunakan tanah negara. Tanah negara, kontrol negara terhadap tanah harus kuat,” tegas anak buah Prabowo itu.

“Menurut kami, setop subsidi di ujung (kepada pembeli), tapi subsidi pada tanah. Efisiensikan biaya perizinan, enggak perlu pungut-pungut di awal. Apa yang akan terjadi? Kita bisa mengurangi biaya (pembangunan rumah) bisa-bisa sampai 50 persen,” klaim Fahri.

Fahri Hamzah menuturkan sudah banyak calon investor asing yang tertarik mendanai program 3 juta rumah. Sayang, Pemerintah Indonesia tak ada yang sanggup menjawab ketika ditanya investor soal lokasi tanahnya.

Pasalnya, Kementerian PKP mengaku tidak punya otoritas terhadap pemakaian tanah di sektor perumahan. Ia mengklaim sedang berusaha untuk mengambil kewenangan tersebut dari stakeholder terkait.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)