Kalau Kopdes Merah Putih Gagal, Tak Usah Bicara Koperasi

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih harus dijalankan secara serius oleh semua pihak yang terlibat.

Menurutnya, jika program tersebut tidak berhasil, pembicaraan mengenai koperasi tidak perlu dilanjutkan lagi.

“Kalau konsep Koperasi Desa Merah Putih ini sampai gagal, ya sudah kita tidak usah bicara koperasi lagi. Ini yang kemarin juga saya sampaikan tentu ke rekan-rekan koperasi juga ayo kita seriuskan,” kata Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (20/5).

Erick menjelaskan program Kopdes Merah Putih dirancang sebagai skema intervensi berbasis koperasi yang mendapat dukungan dari beberapa kementerian, termasuk Kementerian BUMN, Kementerian Desa, dan Kementerian Koperasi.

Dalam program ini, kata dia, bank-bank Himbara akan menyediakan platform usaha bagi koperasi desa, bukan berupa dana tunai, melainkan plafon pembiayaan dan dukungan sistem.

“Di sini Koperasi Desa Merah Putih itu artinya apa? Himbara memberikan plafon. Itu berulang-ulang kali sampaikan bukan memberikan dana cash, tapi plafon untuk berusaha,” ujar Erick.

Ia menambahkan Kementerian Desa juga terlibat melalui skema perlindungan risiko berbasis jaminan dana desa. Jika koperasi desa mengalami kendala pembayaran, sebagian dana desa dapat digunakan sebagai penjamin atau sumber pembayaran pengganti.

“Kalau sampai misalnya dari program koperasi ini sampai ada kendala, itu bisa saja dana desanya di-shift sebagai guarantor pembayaran berikutnya,” ucapnya.

Ia merinci nilai maksimum pembiayaan koperasi dalam skema ini adalah Rp3 miliar. Dana tersebut, menurutnya, dapat dicicil oleh desa selama enam tahun menggunakan alokasi dana desa yang diterima rutin setiap tahun.

Erick menjelaskan besaran dana desa saat ini berkisar antara Rp800 juta hingga Rp2 miliar per tahun, tergantung pada jumlah penduduk dan luas wilayah desa.

Dengan skema tersebut, menurutnya, tidak akan mengganggu distribusi dana desa yang selama ini sudah berjalan.

“Jadi tidak juga mengurangi porsi dana desa yang memang sudah sustain hari ini, di mana 20 persen untuk hal-hal yang lain, 80 persen untuk pembangunan infrastruktur,” jelas Erick.

Ia menambahkan pembangunan infrastruktur di desa selama ini sudah cukup masif, sehingga sebagian dana tersebut kini dapat dialihkan untuk mendukung koperasi.

“Nah, pembangunan infrastruktur di desa sendiri sudah banyak berjalan juga. Nah ini yang akan di-shifting sebagian,” tutur dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

(del/agt)