KLH akan Selidiki Dalang di Balik Penyimpangan Tata Ruang Jabar

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) akan mengusut terkait penyimpangan tata ruang Jawa Barat. Khususnya tata ruang kawasan hulu Puncak, Kabupaten Bogor, yang kembali dilanda bencana banjir bandang dan longsor dan menelan banyak korban jiwa. 

“Kalau sudah menimbulkan korban berlarut-larut seperti ini, tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan penyelidikan terkait perubahan tata ruang Jabar, yang selalu meminta korban jiwa pada setiap banjir yang relatif agak besar,” tegas Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq, saat meninjau lokasi bencana di Puncak, Senin (7/7).

“Kunjungan kami ke titik perrtama sesuai laporan yang kami terima dari teman-teman polres ada korban jiwa,” sambungnya.

Baca juga : Update: Bencana di Bogor Bertambah Jadi 48 Titik, Tiga Tewas, 1 Korban masih Hilang

Hanif menjelaskan bahwa telah terjadi penyimpangan pada tata ruang Jabar yang mengakibatkan dampak yang sangat besar. 

“Ternyata di tata ruang Jabar ini benar-benar mengubah dari yang diperintahkan oleh kajian lingkungan hidup strategis oleh para pemutus kebijakan di Jabar,” ungkapnya.

Jadi, lanjutnya, kajian lingkungan hidup strategis yang telah dikeluarkan Menteri LHKpada waktu itu memerintahkan agar mencegah areal tersebut diubah fungsinya.

Baca juga : Bencana Puncak, Menteri LH: Tata Ruang Jabar Menyimpang pada 2022

“Kami akan dalami apakah ada kesengajaan atau keteledoran dari perubahan tata ruang Jabar ini. Kami akan menyelidiki akan seksama, dengan serius karena korban jiwa sudah berjatuhan di daerah DAS Ciliwung dan kemarin di DAS Cimandiri di Sukabumi,” ungkapnya. 

Dia menyebut perubahan tata ruang yang cukup besar yang dimaksud adalah hilangnya areal kawasan lindung seluas 1,2 juta hektare. Fungsinya telah berubah menjadi non-perlindungan areal di bawahnya.

Dalam ketentuannya seharusnya 1,6 juta hektare, namun di tata ruang yang baru hanya ada 400 ribu hektare. 

“Karena berdasarkan tata ruang terbaru di tahun 2022, maka Jabar kehilangan 1,2 juta hektare kawasan dengan fungsi lindung. 

Tahun 2010 kawasan itu masih berfungsi sebagai kawasan lindung, kawasan rawan bencana, dan seterusnya,” pungkasnya. (DD/E-4)