Kondisi Indonesia Tidak Baik-baik Saja

Jakarta, CNN Indonesia —

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

“Kondisi kita ini enggak baik-baik saja, karena dunia juga tidak baik-baik saja,” kata Kepala Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Olvy Andrianita dalam Peluncuran Laporan Perdagangan dan Investasi Berkelanjutan 2025 di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Jumat (20/6).

Oleh karena itu, Olvy menegaskan pentingnya Indonesia menyikapi dinamika yang ada secara bijak.

Ia mengingatkan bahwa dunia sekarang sudah tidak menerapkan skema pasar tunggal, melainkan bergeser ke era rantai pasok global (global supply chain).

Ia mendorong Indonesia memanfaatkan momen tersebut, termasuk dalam aspek keberlanjutan. Namun, Olvy juga menuntut kepatuhan setiap negara terhadap regulasi internasional.

Anak buah Menteri Perdagangan Budi Santoso itu menekankan urgensi dari sikap yang adil dari negara-negara lain.

“Ini adalah kondisi-kondisi yang sangat rumit dan tidak mudah, challenge-nya tidak kalah sulit. Jadi, trade and sustainable ini menjadi salah satu instrumen ataupun boleh dibilang measures,” tuturnya.

“Negara-negara Afrika lebih struggle rasanya dibanding Indonesia. Kita juga tidak baik-baik saja, tapi mereka less behind,” imbuh Olvy.

Kemendag mengklaim turut mendengar keluhan para pengusaha dalam masalah sustainability. Olvy menyebut perusahaan tak mau cuma bicara pelestarian lingkungan tanpa mendulang cuan. Ia menyebut itu menjadi tugas pemerintah untuk menyeimbangkan keduanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri menegaskan laporan terbaru yang mereka terbitkan menjadi upaya penjabaran dari berbagai temuan serta perkembangan di lapangan.

“Kita mengetahui bagaimana dalam waktu beberapa bulan belakangan ini, memang isu perdagangan, investasi, serta ekonomi menjadi sangat dilihat. Terutama karena adanya berbagai kebijakan-kebijakan yang sifatnya unilateral maupun proteksionis dari pihak yang sebenarnya sangat mendukung keterbukaan ekonomi, yaitu Amerika Serikat,” beber Rizal.

“Tetapi kelihatannya berbagai kebijakan-kebijakan proteksionis tersebut tidak terlalu mempengaruhi perdagangan ataupun juga transisi keberlanjutan yang selama ini kita jalankan,” sambungnya.

Proteksionisme AS memang memakan banyak korban. Misalnya, ketika Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal untuk puluhan negara pada 2 April 2025. Indonesia menjadi salah satu korbannya dengan besaran tarif impor 32 persen.

Trump kemudian menunda implementasi tarif tinggi itu selama 90 hari sejak 9 April 2025 untuk membuka ruang negosiasi.

Kendati, nasib Indonesia belum jelas sampai sekarang. Padahal, deadline pause kebijakan itu akan berakhir pada 8 Juli 2025 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)