Kontroversi Prabowo Bolehkan WNA Jadi Bos BUMN

Jakarta, CNN Indonesia —

Pro dan kontra muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan warga negara asing (WNA) menjadi pejabat di badan usaha milik negara (BUMN).

Restu Prabowo itu disampaikan dalam diskusi bersama Chairman and Editor in Chief Forbes Malcolm Stevenson Jr alias Steve Forbes. Prabowo mengaku telah mengubah aturan agar WNA bisa direkrut menjadi petinggi BUMN.

“Seaya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kita,” ungkap Prabowo di Hotel St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10).

Prabowo ingin Danantara menjalankan bisnis BUMN dengan standar internasional. Ia ingin Danantara bisa mendapatkan talenta-talenta terbaik dari berbagai negara untuk memajukan BUMN.

Sejumlah pejabat memberi penjelasan mengenai kebijakan Prabowo. CIO Danantara Pandu Sjahrir mengatakan langkah itu telah diatur dalam Undang-Undang BUMN terbaru.

Menurutnya, WNA menjadi opsi terakhir. Ia berkata Danantara tetap akan memprioritaskan putra-putri terbaik Indonesia untuk membidani BUMN.

“Karena keinginannya adalah membawa BUMN-BUMN kita juga menjadi global champion untuk sebagian-sebagian besarnya. Jadi ya, dengan itu memang memerlukan human capital yang baik,” ucap Pandu.

Kebijakan itu memicu kritik dari sejumlah kalangan. Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan UU BUMN terbaru jelas mengatur syarat pertama direksi dan komisaris BUMN adalah warga negara Indonesia (WNI).

“Berdiri rambu hukum yang jelas: UU 1/2025 tetap mensyaratkan direksi dan komisaris BUMN berstatus WNI. Artinya, wacana pemimpin ekspatriat harus tunduk pada kerangka legal ini,” kata Syafruddin.

Ia pun mengatakan perekrutan WNA menjadi pejabat BUMN bukan obat mujarab. Menurutnya, akar masalah di BUMN ada pada tata kelola yang lemah, mandat ganda yang membebani kinerja komersial, dan disiplin pemilik yang belum konsisten.

“Selama fungsi pemilik tidak tegas, dewan tidak benar-benar profesional, dan kontrak kinerja tidak mengikat, siapa pun yang memimpin akan terseret ke pola lama,” ucapnya.

Pengamat BUMN Toto Pranoto juga menyoroti landasan hukum Prabowo memperbolehkan WNA menjadi pemimpin BUMN. Ia mengakui memang ada celah untuk hal itu, tetapi harus ada aturan turunan.

“Pasal 15A ayat (3) bisa jadi jalan keluarnya. Harus segera keluar aturan lanjutan mengatur soal ini,” kata Toto pada CNNIndonesia.com, Jumat (17/10).

“Artinya, BP BUMN harus segera bikin regulasi yang memungkinkan WNA atau ekspatriat bisa bekerja di BUMN,” sambungnya.

2 WNA jadi pejabat Garuda

Salah satu BUMN yang sudah merekrut WNA sebagai pejabatnya adalah Garuda Indonesia. Maskapai milik negara itu menunjuk dua orang WNA sebagai direktur.

Pertama, Neil Raymond Nills yang ditunjuk sebagai Direktur Transformasi Garuda Indonesia. Ia punya rekam jejak di penerbangan selama 25 tahun, termasuk menjabat Chief Operation Officer (COO) Air Italy.

Ada pula Balagopal Kunduvara, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia. Kunduvara juga memiliki rekam jejak 25 tahun di Singapore Airllines.

[Gambas:Video CNN]

(dhf/sfr)