KPPU Minta Danantara Proaktif Konsultasi Sebelum Investasi

Jakarta, CNN Indonesia —

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta Lembaga Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (LPI Danantara) agar melakukan konsultasi sebelum melakukan investasi.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa saat melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan pada 25 Juni 2025.

Pertemuan dilakukan KPPU dengan Luhut guna membahas perkembangan berbagai isu strategis di bidang persaingan usaha nasional.

Menurut pria yang akrab disapa Ifan ini, Danantara harus banyak melakukan koordinasi dan membahas berbagai pilihan investasi yang berimplikasi pada peta persaingan di pasar dengan KPPU.

Tujuannya, agar investasi yang dilakukan tetap sejalan dengan prinsip keterbukaan pasar, efisiensi, dan keadilan bagi semua pelaku usaha.

“Kami berharap komunikasi antar-lembaga dapat semakin diperkuat. KPPU siap bersinergi untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan bukan sekadar formalitas, namun menjadi masukan kebijakan yang benar-benar berdampak bagi perekonomian nasional,” ujar Ifan dalam keterangan, Senin (30/6).

Ifan menyebutkan instrumen analisa kebijakan persaingan yang dimiliki KPPU saat ini, yakni Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU) sesuai Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2023, dapat menjadi alat untuk membantu Danantara dan Pemerintah agar memastikan kebijakan yang disusun sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan tidak menciptakan hambatan pasar baru.

Ifan dan Luhut juga menyepakati rencana pertemuan berkala untuk membahas isu-isu strategis lintas sektor, sebagai kontribusi nyata menuju pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap menjunjung tinggi prinsip persaingan usaha yang sehat dan adil.

Pertemuan tersebut juga menegaskan komitmen KPPU untuk terus mengawal reformasi struktural di sektor ekonomi melalui pengawasan terhadap praktik-praktik usaha yang tidak sehat, serta memberikan masukan kebijakan berbasis kajian ekonomi yang obyektif dan independen.

“Langkah ini diharapkan mampu memperkuat daya saing nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/agt)