Kurangi Produksi Plastik di Hulu untuk Kurangi Sampah Plastik

JURU Kampanye Isu Plastik dan Perkotaan Greenpeace Indonesia Ibar Akbar mengatakan upaya dalam mengurangi sampah plastik oleh Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH) perlu didukung dengan kebijakan pengurangan produksi plastik dari hulu, hingga membangun dan memperkuat sistem guna ulang. 

“Selama ini sistem bisnis kemasan produk masih dalam plastik sekali pakai, yang membuat sampah dan konsumsi plastik terus meningkat,” kata Ibar saat dihubungi, Kamis (29/5).

Diketahui, pemerintah telah menetapkan berbagai langkah konkret untuk menghadapi tantangan sampah plastik seperti pelarangan impor scrap plastik, penguatan sistem daur ulang berbasis masyarakat melalui Bank Sampah dan Tempat Pengelolaan Sampah 3R, pengembangan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF), serta penegakan prinsip Extended Producer Responsibility (EPR) yang menuntut produsen bertanggung jawab atas limbah dari produk mereka. 

Baca juga : Upaya Mengatasi Masalah Sampah Plastik Masih Jalan di Tempat

Sehingga pengurangan produksi plastik di hulu sangat penting. Ditambah dengan dukungan regulasi pengurangan produksi plastik dan membangun serta memperkuat sistem guna ulang juga akan mengatasi krisis plastik ini. 

“Selain itu, mendorong produsen agar mendesain ulang kemasannya agar bisa sesuai dengan sistem guna ulang. Memperkuat sistem daur ulang juga saat ini perlu mendorong partisipasi lebih produsen agar bisa mengambil kembali kemasannya,” ujar Ibar.

Saat ini tidak semua kemasan plastik bisa didaur ulang, seperti saset yang sulit didaur ulang, sehingga perlu pengurangan saset sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Baca juga : Sampah Masih Jadi Masalah di Indonesia, Ini Alasannya

Diberitakan sebelumnya, Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menyarankan pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) atau bank sampah induk yang dikelola secara profesional berbasis kewirausahaan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah di daerah.

“Dengan pendekatan kewirausahaan, bank sampah akan berkoordinasi langsung dengan para pengumpul sampah dari hulu dan menjalankan proses daur ulang secara normal dan terstruktur,” ungkap Hanif

Berdasarkan data 2023 menunjukkan bahwa Indonesia memproduksi 56,6 juta ton timbulan sampah, dengan 18% atau sekitar 10 juta ton merupakan sampah plastik. Namun, hanya 39,01% dari keseluruhan sampah tersebut yang berhasil dikelola secara layak. Situasi ini menempatkan Indonesia dalam kondisi darurat lingkungan yang harus segera ditangani secara sistematis dan menyeluruh.

Ia juga menyampaikan bahwa langkah penyelamatan lingkungan kini harus melampaui agenda domestik. Indonesia, membawa misi penting dalam pertemuan selanjutnya Intergovernmental Negotiating Committee (INC) di Jenewa, Swiss.

“Indonesia harus hadir sebagai pemimpin solusi. Kita ingin mendorong keadilan lingkungan, akuntabilitas produsen global, dan dukungan nyata bagi negara-negara berkembang,” pungkasnya. (Iam/M-3)