Koranriau.co.id-
PEMERINTAH Korea Utara semakin sering menerapkan hukuman mati, termasuk terhadap warga yang menonton atau menyebarkan film dan drama asing, menurut laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Selain itu, rezim yang relatif tertutup ini memperketat kerja paksa dan semakin membatasi kebebasan warganya. Menurut laporan dari Kantor Hak Asasi Manusia PBB, selama satu dekade terakhir pemerintah Korea Utara telah memperluas kontrolnya terhadap hampir semua aspek kehidupan warga.
“Tidak ada populasi lain di dunia saat ini yang berada di bawah pembatasan seperti ini,” tegas laporan tersebut. Peningkatan pengawasan diperkuat oleh kemajuan teknologi.
Volker Türk, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, memperingatkan jika situasi ini terus berlanjut, rakyat Korea Utara akan semakin menderita di bawah tekanan, penindasan brutal, dan ketakutan yang telah berlangsung lama.
Hukuman Mati untuk Konten Asing
Laporan tersebut didasarkan pada lebih dari 300 wawancara dengan warga yang berhasil melarikan diri dari Korea Utara dalam 10 tahun terakhir. Hasilnya menunjukkan hukuman mati semakin sering diterapkan, termasuk untuk menonton dan menyebarkan konten asing. Setidaknya enam undang-undang baru sejak 2015 memungkinkan hukuman mati dijatuhkan, seiring upaya Kim Jong Un membatasi akses informasi masyarakat.
Beberapa warga yang melarikan diri menceritakan sejak 2020, semakin banyak eksekusi dilakukan secara publik menggunakan regu tembak untuk menimbulkan ketakutan. Kang Gyuri, yang melarikan diri pada 2023, mengatakan tiga temannya dieksekusi karena memiliki konten Korea Selatan. Salah satu teman berusia 23 tahun bahkan diadili bersama para pelaku narkoba, menegaskan pelanggaran informasi kini diperlakukan setara dengan kejahatan serius.
Kehidupan yang Memburuk
Harapan warga terhadap kepemimpinan Kim Jong Un, yang menjanjikan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan sejak 2011, kini pupus. Laporan PBB menemukan bahwa sejak 2019, saat Kim menghindari diplomasi dengan Barat dan AS, kondisi hidup dan hak asasi manusia memburuk.
Sebagian besar narasumber mengaku tidak cukup makan, bahkan mengonsumsi tiga kali sehari dianggap kemewahan. Pandemi Covid memperparah kelaparan, sementara pasar informal yang menjadi sumber mata pencaharian dibatasi, dan perbatasan dengan China dijaga ketat sehingga melarikan diri menjadi nyaris mustahil.
Salah seorang pelarian yang berhasil keluar pada 2018 menuturkan, “Pemerintah secara bertahap memblokir kesempatan orang untuk hidup mandiri. Hidup itu sendiri menjadi penderitaan sehari-hari.”
Kerja Paksa dan Kekerasan
Selain hukuman mati, pemerintah Korea Utara memperluas kerja paksa, merekrut warga miskin, termasuk anak yatim dan anak jalanan, untuk proyek konstruksi dan pertambangan berisiko tinggi. Kematian pekerja sering dianggap sebagai pengorbanan untuk Kim Jong Un, bukan sebagai kegagalan keselamatan kerja.
Beberapa kamp politik yang terkenal kejam tetap beroperasi, meskipun terdapat laporan tentang penurunan kekerasan oleh penjaga secara terbatas. Warga yang dipenjara masih mengalami penyiksaan, kerja berlebihan, dan kelaparan.
Tuntutan PBB
PBB menyerukan tindakan internasional, termasuk merujuk situasi ini ke Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag. Namun, langkah ini memerlukan rujukan Dewan Keamanan PBB, yang sejak 2019 sering diblokir oleh China dan Rusia.
Kim Jong Un baru-baru ini menghadiri parade militer bersama Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin, menunjukkan dukungan implisit terhadap program senjata nuklir Korea Utara dan perlakuannya terhadap warganya.
Selain itu, PBB mendesak Korea Utara untuk:
- Menghapus kamp politik
- Menghentikan hukuman mati
- Memberikan pendidikan hak asasi manusia kepada warganya
“Laporan kami menunjukkan keinginan kuat untuk perubahan, terutama di kalangan generasi muda Korea Utara,” ujar Türk. (BBC/Z-2)
Artikel ini merupakan Rangkuman Ulang Dari Berita : https://mediaindonesia.com/internasional/810731/laporan-pbb-eksekusi-mati-dan-kerja-paksa-meningkat-di-korea-utara
