Luhut MP Pangaribuan Usulkan RUU KUHAP Jadi RUU Cipta Keadilan

MENANGGAPI pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), yang sedang digelar Komisi III DPR RI, akademisi sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Luhut MP Pangaribuan menilai RUU KUHAP belum siap untuk dijadikan sebagai undang-undang. 

Sebab, lanjut Luhut, isi draft RUU tersebut belum sepenuhnya menyerap aspirasi yang diusulkan berbagai pihak

. 

“Organisasi profesi advokat Peradi bahkan sudah memasukan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan tentunya kami berharap masukan itu dapat dibahas oleh dewan. Namun jika masukan ditolak semestinya ada penjelasannya,” ujar Luhut, dikutip Rabu (23/7)

Sebagai solusi tahapan penerapan RUU KUHAP apabila nanti disahkan menjadi UU, agar tidak  terjadi tumpang tindih kewenangan antara polisi, jaksa, advokat serta hakim, maka salah satu usulan yang diajukan oleh Peradi adalah UU KUHAP yang nantinya dijadikan sebagai UU Cipta Keadilan. 

“Artinya sungguh-sungguh sebagai peradilan terpadu, saat kewenangan polisi, jaksa , advokat serta hakim berada dalam satu undang-undang. Sehingga KUHAP ini menjadi unifikasi hukum dan kodifikasi hukum sekaligus,” ungkap Luhut.

“Salah satu usul Peradi tentang hal ini , yaitu KUHAP dijadikan UU Cipta Keadilan. Artinya sungguh peradilan terpadu, dimana kewenangan polisi, jaksa , advokat serta hakim dalam satu undang-undang. Jadi KUHAP ini unifikasi hukum dan kodifikasi hukum sekaligus. Itu intinya,” pungkas Luhut. (Z-1)