Mengapa Pemerintahan AS Terancam Shutdown

PEMERINTAH Amerika Serikat terancam menghentikan sebagian operasionalnya mulai Rabu (1/10) dini hari waktu setempat. Hal itu jika Partai Republik yang dipimpin Presiden Donald Trump gagal mencapai kesepakatan dengan Partai Demokrat terkait rancangan undang-undang (RUU) belanja negara.

Situasi ini menandai ketegangan politik terbaru di Washington. Meski perdebatan anggaran bukan hal baru, kali ini tensinya lebih tinggi. Selama sembilan bulan terakhir, Trump gencar memangkas anggaran dan memperkecil struktur pemerintahan federal, sehingga ancaman shutdown bisa mempercepat kebijakan pengurangan masif ini.

Mengapa Bisa Terjadi Shutdown?

Penyebab utama adalah kebuntuan antara Republik dan Demokrat dalam menyepakati anggaran jangka pendek untuk menjaga layanan pemerintahan tetap berjalan. Meski Republik menguasai dua kamar Kongres, mereka tidak memiliki cukup 60 suara di Senat untuk meloloskan rancangan tersebut tanpa dukungan Demokrat.

Baca juga : Amerika Serikat Terancam Alami Shutdown Pemerintahan Lagi, Kebuntuan Politik Makin Tajam

Demokrat menolak rancangan anggaran versi Republik yang dianggap memperberat akses warga terhadap layanan kesehatan. Mereka menuntut perpanjangan subsidi asuransi kesehatan, pembatalan pemangkasan dana Medicaid, serta penolakan terhadap pengurangan anggaran untuk lembaga kesehatan seperti CDC dan NIH.

Apakah Shutdown Benar-Benar Akan Terjadi?

Kemungkinan besar ya. Hingga saat ini, kubu Trump enggan memberi konsesi besar. Pihak Republik tampak yakin publik akan menyalahkan Demokrat jika pemerintah berhenti beroperasi, sebagaimana pernah terjadi di masa lalu.

Namun, Demokrat merasa isu subsidi kesehatan merupakan perjuangan populer di mata masyarakat. Tekanan dari basis pendukung mereka juga mendorong partai ini untuk bersikap lebih keras setelah dianggap terlalu lunak dalam perundingan anggaran sebelumnya.

Baca juga : Dewan Perwakilan Rakyat AS Setujui Kesepakatan Anggaran untuk Mencegah Penutupan Pemerintah

Dampak Jika Pemerintah Tutup

Tidak semua layanan akan berhenti. Layanan penting seperti perlindungan perbatasan, rumah sakit, pengendalian lalu lintas udara, serta kepolisian akan tetap berjalan. Program jaminan sosial dan Medicare juga masih menyalurkan dana, meski layanan tambahan seperti verifikasi penerima manfaat bisa tertunda.

Sebaliknya, sejumlah layanan publik berpotensi terganggu, termasuk program bantuan pangan, pinjaman mahasiswa, inspeksi makanan, hingga operasional taman nasional. Ribuan pegawai federal non-esensial berisiko dirumahkan tanpa bayaran sementara, yang bisa memicu keterlambatan layanan dan dampak ekonomi sekunder.

Seberapa Sering Shutdown Terjadi?

Shutdown bukan hal asing di Amerika. Pada masa pemerintahan Trump sebelumnya, ada tiga shutdown, termasuk yang terlama sepanjang sejarah selama 36 hari pada 2018-2019 akibat perdebatan pendanaan tembok perbatasan Meksiko. Bahkan Presiden Ronald Reagan pernah delapan kali menghadapi shutdown pada era 1980-an, meski semuanya singkat.

Berbeda dengan banyak negara lain, sistem politik AS memungkinkan kebuntuan anggaran memicu penghentian layanan publik, karena rancangan belanja harus disetujui lintas cabang pemerintahan sebelum menjadi undang-undang.

Kini, dengan tenggat waktu semakin dekat, semua mata tertuju pada Capitol Hill dan Gedung Putih. Apakah kompromi akan tercapai, atau rakyat AS kembali harus menghadapi dampak pahit dari kebuntuan politik? (BBC/Z-2)