Menteri PKP Jaring Aspirasi Milenial Terkait Draf Revisi Rumah Subsidi

MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau Ara, menegaskan bahwa kementeriannya terus mengumpulkan masukan dan aspirasi dari generasi milenial terkait draf revisi program rumah subsidi agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan saat ini.

“Ini belum masuk ke dalam skema FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan). Jadi saya terbuka ke publik, ini baru draf ya. Saya mau tanya, teman-teman yang milenial, ini setuju nggak kalau ini masuk ke dalam skema rumah subsidi,” kata Ara seperti dikutip Antara, Kamis (13/6).

Dia menyampaikan hal itu dalam pertemuan dengan pengembang perumahan terkait pembahasan wacana perubahan tipe rumah subsidi di Indonesia serta peninjauan mock up rumah minimalis di kawasan perkotaan.

Baca juga : Hanya Mampu Biayai 8 Persen, Bauran Anggaran Program Tiga Juta Rumah Masih Dicari

Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi bersama para pengembang perumahan, yang membahas wacana perubahan tipe rumah subsidi di Indonesia, serta peninjauan mock-up rumah minimalis untuk kawasan perkotaan.

Ara menjelaskan bahwa usulan perubahan tipe rumah subsidi dari ukuran 36 meter persegi menjadi 18 meter persegi masih dalam tahap rancangan dan belum disosialisasikan secara resmi. Karena itu, ia membuka ruang diskusi dengan kelompok muda untuk mencegah lahirnya kebijakan yang tidak relevan.

Ia menekankan bahwa jika mayoritas generasi milenial tidak mendukung rencana ini, maka program tersebut tidak akan dilanjutkan. Menurutnya, kebijakan publik harus berpijak pada kebutuhan dan aspirasi para calon pengguna utama, yakni generasi muda.

Baca juga : Ini Penampakan Rumah Subsidi 14 Meter Persegi yang Ditinjau Menteri Ara

Dari sejumlah masukan yang telah diterima, Ara menyebutkan bahwa banyak anak muda lebih memilih rumah yang tidak terlalu luas, namun dekat dengan pusat kota, tempat kerja, dan akses transportasi umum. Meski berada di lahan di bawah 60 meter persegi, yang penting bagi mereka adalah kelayakan dan kesehatan hunian.

“Input yang kami terima kebanyakan milenial lebih senang rumahnya jangan terlalu jauh dari tempat kerja, dari kota, tidak apa-apa di bawah (luas tanah) 60 meter, tapi yang penting layak huni,” katanya.

“Saya akan coba lanjutkan perjuangan ini, karena ini belum menjadi keputusan, ingat ya, ini belum menjadi keputusan,” tambahnya.

Menurutnya, semangat dari program ini adalah menyediakan rumah terjangkau di wilayah perkotaan, bukan di pedesaan. Saat ini, pihaknya masih aktif menjaring masukan dari berbagai komunitas milenial lintas profesi. (Ant/P-4)