Pernyataan Lengkap Bahlil Soal Cabut Izin Pertambangan di Raja Ampat

Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintah memutuskan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan wisata Raja Ampat.

Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pencabutan izin usaha ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjaga lahan, terutama kawasan wisata agar tetap asri dan tak dirusak oleh pihak tak bertanggung jawab.

“Jadi sekali lagi, ini adalah arahan bahwa Presiden atas keputusan rapat, kami langsung mencabut empat IUP dari lima IUP yang ada di Raja Ampat,” ujar Bahlil di Istana Negara, Selasa (10/6).

Berikut pernyataan lengkap Bahlil saat konferensi pers:

Teman-teman media, saya harus sampaikan bahwa dari 5 IUP yang beroperasi, yang punya RKAB itu hanya satu IUP yang beroperasi, yaitu PT GAG Nikel. Yang lainnya di 2025 belum mendapat RKAB.

Setelah itu kita menyetop, langsung kami juga berkoordinasi dengan Pak Seskab dan Bapak Presiden, diperintahkan untuk langsung turun meninjau ke lokasi. Agar kenapa? Kita ingin agar cepat proaktif dan tidak kita mendengar informasi pihak.

Hari Jumat (6/6), masih Hari Raya Idul Adha, saya malam harinya langsung berangkat dengan tim ke Pulau Gag, ke Sorong, ke Raja Ampat, sambil kita melihat pulau-pulau yang lain.

Saya kesana bersama-sama dengan Pak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Pak Bupati Raja Ampat. Kenapa ini kita lakukan? Bapak Ibu semua, kita ingin tahu kondisi yang sesungguhnya apa sih sebenarnya.

Jadi kalau kita lihat di media sosial, seolah-olah Piaynemo ini adalah pusat pariwisatanya Raja Ampat, ini geopark nya Raja Ampat dan seolah-olah ini sudah menjadi, mohon maaf, kerusakan lingkungan, seolah-olah waktu kita belum turun.

Nah ini ada lima PT, di mana PT Nurham lokasinya di sini (nunjuk slide), PT Anugrah Surya Pertama di sini, PT KW Sejahtera Mining di sini, PT Mulia Raymond Perkasa itu di sini. PT Gag Nikel di sini. Dari semua lima perusahaan ini, datanya adalah kalau PT Gag Nikel ini adalah kontrak karya.

Jadi total dari lima perusahaan, Pulau Gag itu 13.136 hektare, Pulau KW Sejahtera Mining KW 5.922 hektare, PT Mulia Raymond Perkasa 2.193 hektare, PT Agro Surya Pertama 1.173 hektare, PT Nurham 3.000 hektare.

Dari semua ini, proses sekarang RKAB di 2025 yang diberikan hanya PT Gag Nikel, yang lainnya tidak diberikan. Kemudian, kalau PT Gag Nikel, itu sejarahnya dari 1972 sudah dilakukan eksplorasi. Kemudian penandatanganan kontrak karya nya itu 1998. Tahap eksplorasi 1999-2002, perpanjangan tahap eksplorasi itu 2006-2008, sampai dengan tahap konstruksinya 2015-2017, dan produksinya 2018. Ini tahapannya.

Bapak Ibu semua, saya harus menyampaikan juga hasil kunjungan kami, bahwa gambar dari Pulau Piaynemo ini, coba videonya (diputar video). Nah ini adalah hasil gambar terakhir dari Pulau Piaynemo dan ini adalah gambar-gambar terakhir. Jadi, mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa setanah air, dalam menyikapi berbagai informasi, tolong kita juga harus hati-hati, kita harus bijak, bisa membedakan mana yang sesungguhnya, mana yang tidak benar karena kita semua ingin untuk Indonesia baik.

Yang berikut, saya langsung turun ke lapangan, ada gambar saya ke lapangan. Saya ke PT Gag itu menemui jumlah total masyarakat di Pulau Gag itu kurang lebih sekitar 700 orang dan 300 KK. Di mana kami setelah balik dari sana, ternyata ada gambarnya lagi PT Gag karena kenapa saya harus dorong yang ini, karena ini produksinya 3 juta. Coba mas, nah ini pengetahuan, coba videonya (putar video lagi). Ini adalah Pulau Gag. Jadi yang bilang bahwa terumbu karangnya, lautnya sudah tercemar, mohon maaf bisa dilihat sendiri.

Dan dari total 13 ribu hektar, ini Gag ini, itu yang dibuka itu 260 hektar. Dari 260 hektar, sudah direklamasi 130 hektar lebih, kurang lebih, dan sudah dikembalikan ke negara, itu kurang lebih sekitar 54 hektar. Dan ini adalah lokasi produksinya, sekarang masih ada 130 hektar. Nanti setelah ini direklamasi, Bapak-Ibu.

Nah atas dasar itu, saya juga menyampaikan, ini jetinya. Bapak-Ibu bisa lihat, ini jetinya, ini lautnya. Ini adalah proses untuk bagaimana melakukan amdal yang baik. Jadi sangatlah mohon maaf tidak objektif, kalau ada gambar lain yang kurang pas. Ini perlu saya sampaikan. Nah berikut, setelah kita melakukan kunjungan ke sana, kita melakukan rapat dengan Gubernur,Bupati di Sorong.

Kita melakukan rapat dengan Pemda. Dalam rapat kami, kita minta spirits dari tokoh-tokoh masyarakat, apa sesungguhnya yang terjadi dan mereka meminta, agar tolong dipertimbangkan 4 IUP yang masuk dalam kawasan geopark. Nah, adapun 4 IUP itu, dari 5 IUP, Bapak-Ibu semua, dari 5 IUP itu satu IUP pemerintah pusat yang mengeluarkan yaitu kontrak karya.

Sementara IUP-IUP sebelumnya itu dikeluarkan per tahun 2004 dan 2006. Di mana secara undang-undang, Minerba 2004-2006 itu, izinnya semua masih di daerah. Dalam hal ini, Bupati atau Gubernur. Ini terjadi karena memang undang-undangnya seperti itu. Tapi saya tidak ingin untuk kita menyalahkan siapa-siapa. Tidak ada. Ini adalah urusan kita semua, kita harus selesaikan.

Setelah itu kami balik ke Jakarta. (Tunjukan slide paparan), Bapak-Ibu semua, ini adalah lokasi geopark. Ini, ini Piaynemo disini, Pulau Gag itu di sini, ini kurang lebih sekitar 42 km. Dan dia lebih dekat ke Maluku Utara dan dia bukan merupakan bagian kawasan dari geopark. Ini biar kita, informasi ini saya kasih seutuhnya. Kemudian, kita balik, saya balik hari Sabtu malam. Saya langsung koordinasi sama Pak Seskab, sama Pak Mensesneg.

Kemudian kami melaporkan kepada Bapak Presiden. Kemudian pada hari kemarin, kami ratas. Di mana ratas itu dengan berbagai, saya dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa kami melakukan penyetopan sementara terhadap seluruh aktivitas, untuk apa? Agar kita mempunyai data yang komprehensif.

Saya ingin ada objektivitas. Nah, data yang komprehensif itu membutuhkan waktu, tapi kita melakukan kerja maraton. Kemudian, kita melakukan ratas dan juga dari LHK juga, dari Kementerian Lingkungan Hidup, menyampaikan juga bahwa memang dalam implementasi empat perusahaan itu, terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam konteks lingkungan.

Dengan mempertimbangkan apa yang ada di hasil temuan saya di lapangan, hasil masukan Gubernur, Bupati, mereka juga ingin agar daerah mereka juga maju. Sebenarnya ada harapan juga.

Nah, kaitannya dengan itu, kami menelpon kepada Bapak Presiden, dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden memutuskan memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa empat IUP yang di luar Pulau Gag itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan.

Jadi mulai dari hitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut empat IUP di Raja Ampat.

Saya pikir itu beberapa hal penting yang harus dijelaskan sebagai tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Pak Mensesneg tadi di awal. Jadi sekali lagi, ini adalah arahan bahwa Presiden atas keputusan rapat, kami langsung mencabut empat IUP dari lima IUP yang ada di Raja Ampat. Demikian, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman media.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/agt)