Prabowo Suruh Menkeu Purbaya Belajar ke Dirjen Pajak

Jakarta, CNN Indonesia —

Presiden Prabowo Subianto menyuruh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belajar kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto.

“Saya disuruh (Presiden Prabowo) belajar sama Dirjen Pajak (Bimo Wijayanto),” ungkap Purbaya dalam Konferensi Pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (8/9).

“Kalau Anda lihat, biasanya yang konstan (tidak berubah) apa? Tax ratio (rasio pajak) kan konstan, tax per PDB (produk domestik bruto). Let’s say kita enggak bisa dalam waktu dekat untuk meningkatkan tax, ya kita percepat pertumbuhan ekonominya. Kira-kira begitu,” tuturnya.

Purbaya menegaskan memang tidak ada arahan khusus dari Presiden Prabowo soal menggenjot penerimaan negara. Akan tetapi, ia akan melihat bagaimana keadaan di internal Kemenkeu.

Ia juga menjawab soal nasib pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Namun menurutnya badan khusus seperti itu tak ada di dunia sehingga lebih baik mengoptimalkan sistem yang sudah ada saat ini.

“Belum ada (arahan pembentukan BPN). Kayaknya suka-suka saya kelihatannya. Saya tanya, Pak, gimana Pak, boleh enggak saya obrak-abrik?. Saya enggak tahu, karena saya baru, itu kode boleh apa enggak,” tuturnya.

“Kalau menurut saya, yang langsung di bawah presiden, seperti yang Anda dengar-dengar itu, di dunia itu gak ada yang seperti itu. Kalau kita buat, kita sendirian, nanti aneh lagi. Jadi, kita akan optimalkan sistem yang ada,” tegas Purbaya.

Anak buah Presiden Prabowo itu mengatakan kebiasaan jelek pemimpin anyar adalah mengobrak-abrik instansi, lalu membuat hal lain demi meninggalkan tonggak baru. Purbaya mengklaim dirinya tidak akan bertindak begitu, melainkan fokus mengoptimalkan sistem yang ada.

“Yang berhenti-berhenti kita optimalkan. Yang sudah jalan kita percepat lagi. Jadi, semua mesinnya bukan mesin baru. Ini mesin lama, tapi kita buat lebih bagus lagi ke depannya. Ini orang pintar-pintar semua di sini,” tandasnya.

Purbaya Yudhi Sadewa menanggalkan posisi ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) saat diminta mengisi pos menteri keuangan. Ia kemudian dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai menkeu di Istana Negara Jakarta pada 8 September 2025 sore.

Ia dilantik sebagai menkeu baru sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86 Tahun 2025. Akan tetapi, belum ada proses serah terima jabatan (sertijab) dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)