PU Siapkan Rp10 T untuk Bangun Sekolah Rakyat hingga Juni 2026

Jakarta, CNN Indonesia —

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyiapkan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat hingga Juni 2026.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk dua tahap pembangunan fisik sekolah yang ditujukan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.

“Untuk Sekolah Rakyat, APBN-nya di kami. Disiapkan mungkin tahap pertama Rp10 (triliun) ya? Disiapkan sekitar Rp10 triliunan total ya. Tahap 1, tahap 2, total Rp10 triliun,” ujar Dody dalam konferensi pers di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Senin (26/5).

Namun ia menambahkan anggaran tersebut tidak akan dikucurkan sekaligus, melainkan disesuaikan dengan kemampuan pelaksanaan tiap tahunnya.

“Tangan kita cuma dua, kira-kira gitu. Jadi semampunya, dan sebagian besar akan disiapkan di 2026,” imbuhnya.

Menurut Dody, target pembangunan tahap kedua harus selesai paling lambat pada Juni 2026. Saat ini, pembangunan tahap pertama sedang dikejar untuk rampung pada Juli 2025, mencakup total sekitar 64 sekolah di tahap 1A dan 30-an sekolah di tahap 1B.

Menurutnya, program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memutus garis kemiskinan.

“Sesuai dengan komitmen Pak Presiden Prabowo untuk memutus garis kemiskinan di tiap keluarga yang masih ada di garis paling bawah, beliau memerintahkan kepada kami semua melalui Kementerian Sosial untuk membangun Sekolah Rakyat,” ucap Dody.

Tahap pertama pembangunan bersifat sementara, dengan tujuan menyiapkan siswa sebelum mereka dipindahkan ke sekolah permanen pada tahap kedua.

“Tahap 1 ini sebenarnya persiapan untuk rekan-rekan masuk ke tahap 2. Harapannya, pada saat mereka masuk ke sekolah sebenarnya (tahap 2), mereka jauh lebih siap untuk belajar,” jelas Dody.

Pembangunan dibagi dalam dua tahap, yakni tahap 1 (dengan sub-tahap 1A dan 1B) dan tahap 2. Lokasi sekolah disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten masing-masing, serta mempertimbangkan kriteria teknis dari Kementerian PU.

Dody menjelaskan sekolah-sekolah tahap 1 umumnya hanya menampung 50-100 siswa dan tidak dibatasi pada jenjang pendidikan tertentu, melainkan menyesuaikan kondisi di lapangan.

Untuk tahap 2, pemerintah mensyaratkan penyediaan lahan minimal 6 hektare oleh pemerintah daerah.

“Kalau cuma 6 hektare, mungkin hanya mini soccer. Tapi kalau sudah sampai 8-9 (hektare), itu bisa dapat full area sepak bola,” terang Dody.

Sarana yang dibangun meliputi gedung kelas, fasilitas olahraga, dan ruang serbaguna.

Dirjen Prasarana Strategis Kementerian PU Maulidya Indah Junica menyampaikan progres pembangunan tahap 1 telah melampaui target.

“Sekarang sudah di 16 hari kalender kami bekerja. Dari rencana 3,29 persen, realisasi sudah mencapai 4,5 persen. Alhamdulillah deviasi positif 1,3 persen,” ujarnya.

Dody menegaskan Kementerian PU hanya bertugas membangun fasilitas fisik, sementara pengelolaan sekolah dilakukan oleh Kementerian Sosial. Dukungan dari kementerian lain, seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, juga diberikan dari sisi institusi guru.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)