Purbaya Minta Maaf Masih Bergaya ‘Koboi’ Meski Sudah Jadi Menkeu

Jakarta, CNN Indonesia —

Purbaya Yudhi Sadewa meminta maaf masih bergaya ‘koboi’, meski sudah dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi menteri keuangan (menkeu) menggantikan Sri Mulyani.

“Ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi, kalau ngomong, kalau kata Bu Sri Mulyani gayanya koboi,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers usai Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menkeu di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9).

“Waktu di LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sih enggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di (Kementerian) Keuangan beda, bu. Salah ngomong langsung dipelintir sana-sini. Jadi, saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi,” janji sang menkeu baru itu.

Jabatan Purbaya sebelumnya adalah ketua dewan komisioner LPS sebelum akhirnya diminta Presiden Prabowo Subianto menggantikan Sri Mulyani di posisi menteri keuangan.

Purbaya pun resmi dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta pada 8 September 2025 sore, setelah resign dari LPS. Pelantikan Purbaya sebagai menkeu sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86 Tahun 2025.

Purbaya langsung datang ke Kementerian Keuangan usai pelantikan kemarin di Istana Kepresidenan, tepatnya pukul 17.17 WIB. Ia disambut tiga wakil menteri keuangan beserta jajaran eselon I Kemenkeu.

Akan tetapi, ada beberapa pernyataan Purbaya yang langsung menuai sorotan warganet. Salah satunya terkait tuntutan 17+8 yang disuarakan rakyat Indonesia, baik di media sosial maupun aksi demonstrasi.

“Saya belum mempelajari itu (tuntutan 17+8), tapi basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo,” tuturnya dalam Konferensi Pers di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (8/9).

Berikut daftar lengkap tuntutan demo 17+8:

17 tuntutan dengan deadline 5 September 2025

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran
2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan, dan semua demonstran yang menjadi korban aksi 25-31 Agustus
3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR
4. Publikasikan transparansi anggaran
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah
6. Pecat atau sanksi kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat
8. Libatkan kader partai dalam ruang-ruang dialog bersama publik
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
10. Hentikan tindakan represif dan kekerasan berlebihan aparat dalam mengawal demo
11. Tangkap dan proses hukum anggota atau aparat yang memerintahkan atau melakukan tindakan represif
12. TNI segera kembali ke barak
13. TNI tak boleh ambil alih fungsi Polri, tegakkan disiplin internal
14. Tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
15. Pastikan upah layak untuk buruh
16. Pemerintah segera ambil langkah darurat cegah PHK massal
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah murah dan outsourcing

8 tuntutan tambahan deadline 31 Agustus 2026:

1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran; lakukan audit dan tinggikan syarat anggota DPR.
2. Reformasi partai politik; parpol harus mempublikasikan laporan keuangan, memastikan fungsi pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.
3. Reformasi sektor perpajakan dengan adil
4. Sahkan RUU Perampasan Aset
5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis
6. TNI kembali ke barak
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lain
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan; mulai dari PSN, evaluasi UU Ciptaker, dan tata kelola Danantara.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)