Rakor Kemenko Polkam di Makassar Bahas Sinkronisasi Pusat-Daerah

UPAYA harmonisasi kewenangan pemerintah pusat dan daerah kembali digelar melalui Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi yang digelar Kemenko Polkam di Hotel Claro Makassar, Jalan AP Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (9/10). 

Rakor ini menjadi langkah strategis mengevaluasi implementasi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah berjalan 11 tahun.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh kebijakan nasional. “Kami meyakini segala terobosan yang dibuat ke depan akan sejalan dan mendukung penuh program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo,” ujar Sudirman.

Baca juga : Pemprov Sulsel Alokasikan Rp522 Miliar untuk Perbaikan Jalan di Wajo

Ia juga menekankan, momentum ini merupakan kesempatan emas untuk melakukan refleksi dan pembaruan kebijakan di tingkat daerah. 

“Ini momentum terbaik bagi kita untuk melakukan perubahan dan melihat kebutuhan masyarakat. Pemerintahan harus hadir dengan solusi nyata yang dirasakan langsung oleh rakyat,” tegasnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, yang menyatakan rakor serupa akan dilaksanakan di tiga wilayah yaitu Makassar, Bali, dan Batam. 

Menurutnya, dengan sinkronisasi harmonisasi kewenangan pemerintah Pusat dan daerah sekaligus mengevaluasi tentang tata pemerintahan di daerah. “Melalui revisi UU ini, kami ingin mempertimbangkan kebijakan situasional pemerintah daerah saat ini,” jelas Heri. (Z-2)