Nasional

DIM RUU KUHAP Diteken, Soroti Penegakan HAM hingga Perlindungan Korban

Koranriau.co.id- Menteri Hukum Supratman Andi Agtas(Emporio FOTO/Fauzan) MENTERI Hukum Supratman Andi Agtas, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Wamensesneg Bambang Eko Suharyanto menandatangani Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dokumen tersebut akan segera diserahkan kepada DPR RI dalam waktu dekat.  “Ini […]

Nasional

PSHK Minta KUHAP Baru Tak Beri Ruang Penyidik Lakukan Penyiksaan

Koranriau.co.id- Ilustrasi(MI/Seno) DPR RI saat ini sedang membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP). Diharapkan, KUHAP baru yang bakal menggantikan peninggalan Belanda itu tak lagi memberikan ruang bagi penyidik kepolisian untuk melakukan penyiksaan terhadap tersangka. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bugivia Maharani mengingatkan, Indonesia sudah meratifikasi sejumlah perjanjian hukum internasional yang mesti […]

Nasional

Puan Garansi Pembahasan Revisi UU Pemilu dan Revisi KUHAP di DPR tidak Dikebut

Koranriau.co.id- Ketua DPR Puan Maharani.(Dok.DPR RI) KETUA DPR Puan Maharani menggaransi pembahasan revisi UU Pemilu dan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di DPR tak dikebut. Pembaruan beleid itu akan menerima masukan dari berbagai pihak. “DPR tidak akan (kebut), berusaha tidak terburu-buru,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5). Puan mengatakan DPR […]

Nasional

Perubahan KUHAP Dinilai Harus Menjamin Parameter Pidana Secara Jelas

Koranriau.co.id- Ilustrasi.(MI) KETUA Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (PEDPHI) sekaligus pakar hukum pidana, Abdul Chair Ramadhan, mengatakan bahwa perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia sudah selayaknya dilakukan. Akan tetapi, substansinya harus memenuhi prinsip keadilan. “Pembahasan RUU KUHAP sudah selayaknya dilakukan terutama untuk merevisi atas hukum pidana formil setelah setengah abad kita gunakan. […]

Nasional

Draf Revisi KUHAP Diralat, Pasal Hina Presiden dapat Diselesaikan Restorative Justice

Koranriau.co.id- Ilustrasi.(MI) DRAF Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diralat untuk pasal penghinaan presiden melalui restorative justice. Komisi III DPR klaim ada kesalahan dalam redaksi di draf sebelumnya. “Ada kesalahan redaksi dari draf yang kami publikasikan,” kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/3). Habiburokhman mengatakan pasal terkait penghinaan […]