Situs Berita Aggretator Paling Update Di Indonesia
Koranriau.co.id- Ruang Rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.(MI/Susanto) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sudah tidak mengkhawatirkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebab, Lembaga Antirasuah mendapatkan sejumlah pengecualian dalam proses penindakan. “Ya, kami sudah mendapatkan informasi, ada pengecualian (dalam Revisi KUHAP). Dalam setiap pasal yang mengatur tentang upaya paksa, itu […]
Koranriau.co.id- Ilustrasi(Dok.MI) KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak akan memperlemah pemberantasan korupsi. Ia menegaskan pihaknya berkomitmen memperkuat posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penyusunan RUU tersebut. “Dalam penyusunan RUU KUHAP ini, kami berikhtiar menyerap aspirasi semua pihak semaksimal mungkin, termasuk dari KPK. Tentu saja […]
Koranriau.co.id- Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Luhut MP Pangaribuan(law.ui.ac.id) MENANGGAPI pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), yang sedang digelar Komisi III DPR RI, akademisi sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Luhut MP Pangaribuan menilai RUU KUHAP belum siap untuk dijadikan sebagai undang-undang. Sebab, lanjut Luhut, isi draft RUU tersebut […]
Koranriau.co.id- Ketua Komisi III DPR Habiburokhman(MI/Susanto) KETUA Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan bahwa DPR dan pemerintah telah sepakat menghapus ketentuan yang melarang Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman lebih berat dari putusan pengadilan tingkat pertama atau judex factie. Ketentuan tersebut dihapus dalam revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Jadi tidak ada ketentuan bahwa Mahkamah […]
Koranriau.co.id- Ruang rapat Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.(MI/SUSANTO) DPR menolak usulan pemerintah terkait saksi perkara sebagai pihak yang dapat dicegah bepergian ke luar negeri. Usulan ini disampaikan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) mengatakan usulan itu […]
Koranriau.co.id- ilustrasi(Dok.MI) WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) harus segera dirampungkan oleh Komisi III DPR bersama pemerintah. Ia mengatakan UU KUHAP harus segera rampung mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku pada 2 Januari 2026. “Jadi kita harapkan ini cepat selesai karena harus disinkronkan dengan kitab […]
Koranriau.co.id- Menteri Hukum Supratman Andi Agtas(Emporio FOTO/Fauzan) MENTERI Hukum Supratman Andi Agtas, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Wamensesneg Bambang Eko Suharyanto menandatangani Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dokumen tersebut akan segera diserahkan kepada DPR RI dalam waktu dekat. “Ini […]
Koranriau.co.id- Ilustrasi(MI/Seno) DPR RI saat ini sedang membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP). Diharapkan, KUHAP baru yang bakal menggantikan peninggalan Belanda itu tak lagi memberikan ruang bagi penyidik kepolisian untuk melakukan penyiksaan terhadap tersangka. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bugivia Maharani mengingatkan, Indonesia sudah meratifikasi sejumlah perjanjian hukum internasional yang mesti […]
Koranriau.co.id- Ketua DPR Puan Maharani.(Dok.DPR RI) KETUA DPR Puan Maharani menggaransi pembahasan revisi UU Pemilu dan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di DPR tak dikebut. Pembaruan beleid itu akan menerima masukan dari berbagai pihak. “DPR tidak akan (kebut), berusaha tidak terburu-buru,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5). Puan mengatakan DPR […]
Koranriau.co.id- Ilustrasi.(MI) KETUA Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (PEDPHI) sekaligus pakar hukum pidana, Abdul Chair Ramadhan, mengatakan bahwa perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia sudah selayaknya dilakukan. Akan tetapi, substansinya harus memenuhi prinsip keadilan. “Pembahasan RUU KUHAP sudah selayaknya dilakukan terutama untuk merevisi atas hukum pidana formil setelah setengah abad kita gunakan. […]