Koranriau.co.id- Ketua Komisi III DPR Habiburokhman(MI/Susanto) KETUA Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan bahwa DPR dan pemerintah telah sepakat menghapus ketentuan yang melarang Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman lebih berat dari putusan pengadilan tingkat pertama atau judex factie. Ketentuan tersebut dihapus dalam revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Jadi tidak ada ketentuan bahwa Mahkamah […]
Tag: Pasal
Draf Revisi KUHAP Diralat, Pasal Hina Presiden dapat Diselesaikan Restorative Justice
Koranriau.co.id- Ilustrasi.(MI) DRAF Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diralat untuk pasal penghinaan presiden melalui restorative justice. Komisi III DPR klaim ada kesalahan dalam redaksi di draf sebelumnya. “Ada kesalahan redaksi dari draf yang kami publikasikan,” kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/3). Habiburokhman mengatakan pasal terkait penghinaan […]
PBHI Pasal Peradilan Militer dalam RUU TNI Harus Disesuaikan dengan Putusan MK
Koranriau.co.id- Ilustrasi.(MI) PERHIMPUNAN Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menyayangkan proses revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang tidak menyentuh Pasal 74 yang mengatur sistem Peradilan Militer. Pasal 74 tersebut berkaitan dengan pemberlakuan Pasal 65 yang mengatur mengenai proses hukum terhadap personel TNI. Selama ini, sebagian pihak menganggap pasal tersebut […]
Mantan Kapolres Ngada Dijerat Pasal UU Perlindungan Anak
Koranriau.co.id- Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko(Siti Yona Hukmana/Medcom.id) AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja yang merupakan Mantan Kapolres Ngada akan dijerat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebab, dia melakukan tindak asulisa terhadap tiga anak di bawah umur dan satu dewasa. “Tentu apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat terhadap […]
4 Pasal Dinilai Bermasalah dalam Revisi Ugal-Ugalan UU Minerba
Koranriau.co.id – Jakarta, CNN Indonesia — Koalisi masyarakat sipil Publish What You Pay (PWYP) mengkritik langkah DPR mengebut pembahasan revisi UU Minerba secara kilat dan tak transparan. Aturan ini dinilai jadi karpet merah pemberian jor-joran izin tambang ke ormas hingga universitas. PWYP beranggotakan 31 organisasi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola energi dan […]