Situs Berita Aggretator Paling Update Di Indonesia
Koranriau.co.id – Solo, CNN Indonesia — Menteri Tenaga Kerja Yassierli mengklaim mantan pekerja PT Sri Rejeki Isman (Sritex) sudah menandatangani kontrak kerja dengan investor baru. “Hari ini terkonfirmasi telah dilakukannya penandatanganan kontrak kerja untuk bekerja kembali eks-pekerja Sritex group dengan investor,” ujar Yassierli di sela kunjungannya ke pabrik bekas PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (17/3). […]
Koranriau.co.id – Jakarta, CNN Indonesia — PT SRC Indonesia Sembilan, perusahaan pengelola jaringan toko kelontong modern Sampoerna Retail Community (SRC), menandatangani sejumlah nota kesepahaman (MoU) strategis untuk mempercepat literasi finansial dan digitalisasi UMKM di Indonesia. Penandatanganan ini berlangsung pada Senin (17/3) dan disaksikan oleh jajaran direksi PT HM Sampoerna Tbk, Philip Morris International, serta sejumlah pejabat […]
Koranriau.co.id – Bantul, CNN Indonesia — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan segera menentukan dan meneken wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) untuk Muhammadiyah. Menurutnya, penentuan lokasi serta izin tambang untuk dikelola Muhammadiyah akan terbit bulan ini. “Insyaallah dalam bulan-bulan suci Ramadan ini saya akan menandatangani WIUPK-nya supaya bisa meningkat menjadi IUP (izin usaha pertambangan) dan bisa melakukan […]
Koranriau.co.id – Jakarta, CNN Indonesia — Sebanyak 1.300 warganet meneken petisi online via change.org menolak pengangkatan calon pegawai negeri Sipil (CPNS) 2024 ditunda menjadi Oktober 2025. Padahal, berdasarkan surat edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 02/PANPEL.BKN/CPNS/IX/2024, penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) atau pengangkatan CPNS seharusnya dilakukan 22 Februari hingga 23 Maret 2025. Petisi berjudul Total Pengangkatan […]
Koranriau.co.id- Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.(Antara) PRESIDEN Prabowo Subianto resmi memberlakukan aturan devisa hasil eskpor (DHE) sumber daya alam (SDA) 100% wajib disimpan di dalam negeri selama 1 tahun. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025. “Pemerintah menetapkan bahwa kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya […]