Warga Ragu, Pemkot Tasikmalaya Kaji Gerakan Donasi Rp1.000Hari ala Gubernur Jabar

SEJUMLAH warga di Kota Tasikmalaya meragukan program gerakan Rereongan Sapoe Sarebu yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Terlebih, Dedi menyebut gerakan itu antara lain untuk membantu di sektor pendidikan dan kesehatan. Sebab, masyarakat menilai, gerakan iuran untuk membantu sesama sudah banyak dilakukan.

Seperti misalnya donasi bagi warga yang sakit serta iuran yang ditarik oleh kepala lingkungan bagi kepentingan warga. Juga sebelumnya sudah terdapat program serupa yang disebut ‘perelek’.

Hal itu disampaikan oleh Soni, 44, warga Purbaratu. “Program gerakan Rereongan Sapoe Sarebu yang diluncurkan Dedi Mulyadi, bagi kami meragukan. Apalagi dari satu sisi juga sudah berjalan dengan program yakni perelek (iuran). Yang menjadi keraguan juga karena untuk bidang pendidikan dan kesehatan sebenernya telah dibiayai oleh pemerintah,” katanya, Senin (6/10).

Sementara itu, Yuli, 47, warga Indihiang, mengatakan program yang diluncurkan Gubernur Jawa Barat itu memang harus dipikirkan lebih dahulu. Ia berharap gubernur jangan asal membuat kebijakan sendiri.

Karena, perekonomian sekarang ini sedang tidak baik-baik saja dan semuanya juga merasakan, terutama sulitnya mencari pekerjaan serta semua harga kebutuhan naik.

“Saya sebagai warga meragukan apalagi program ini sama saja memeras rakyat dan kami menolak aturan yang dibuat, lantaran warga setiap bulan harus membayar Rp30 ribu per bulan. Ini menjadi beban bagi keluarga, apalagi bagi janda yang masih menghidupi anak-anak sekolah,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan mengatakan, program gerakan Rereongan Sapoe Zarebu memiliki tujuan mulia tapi pemerintah Kota Tasikmalaya tetap perlu melakukan kajian mendalam sebelum diterapkan dan melihat respons masyarakat mengingat program ini melibatkan banyak pihak.

“Pemkot Tasikmalaya akan mengkaji dulu program gerakan Rereongan Sapoe Sarebu untuk menghadirkan solusi, terutama bagi warga yang membutuhkan. Namun, dalam program tersebut tujuannya baik tapi kami akan kami kaji terlebih dahulu terkait surat edaran tersebut,” paparnya.

Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat menginisiasi Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu atau Poe Ibu, sebuah gerakan partisipatif berbasis gotong royong yang mengusung nilai kearifan lokal silih asah, silih asih, silih asuh.

Gerakan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. (AD/E-4)