Yayasan Sukma dan NasDem Inisiasi Program Pendidikan Darurat untuk Korban Bencana Sumatra

BENCANA Hidrometerologi yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra yaitu Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat pada akhir November 2025 telah melumpuhkan infrastruktur dasar di daerah tersebut. Bagi warga terdampak, selain kerusakan rumah dan harta benda, ketiadaan infrastruktur menyebabkan bantuan sulit untuk mencapai mereka. 

Karena lumpuhnya infrastruktur juga menyebabkan terhambatnya pasokan bahan-bahan dasar seperti bahan bakar dan gas, serta gangguan jaringan telepon dan internet. Oleh karena itu, bencana juga mendatangkan trauma mendalam bagi warga di daerah tersebut, termasuk anak-anak.

Untuk infrastruktur pendidikan, kerusakan masif serta kelumpuhan infrastruktur menyebabkan terganggunya pemenuhan hak dasar anak-anak akan pendidikan. Di Aceh, menurut data terakhir dari Dinas Pendidikan Provinsi Aceh (30/11), sejumlah 216 sekolah mengalami kerusakan sedang hingga berat, sekitar 23.026 siswa dan 4293 guru ikut terdampak. Kerusakan ini dapat menghilangkan pemenuhan hak pendidikan anak di daerah ini. 

Baca juga : Dompet Peduli Media Group dan Yayasan Sukma Terjunkan 400 Relawan

Padahal menurut UNICEF, pendidikan dalam masa darurat penting untuk menumbuhkan harapan, memberikan rasa normal, memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk melanjutkan kehidupan serta mendorong anak dan remaja untuk menapaki masa depan.

Untuk itu, Direktur Eksekutif Yayasan Sukma, Ahmad Baidhowi, menegaskan bahwa diperlukan program pendidikan darurat yang dapat membantu anak-anak untuk mengatasi dampak dari bencana ini.

“Untuk itu Yayasan Sukma bekerja sama dengan Partai NasDem akan melakukan perekrutan dan pelatihan Relawan Pendidikan Sukma-NasDem untuk nantinya melakukan Program Pendidikan Darurat di daerah-daerah target,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Minggu (21/12). 

Baca juga : Polemik Surat Pemerintah Aceh ke PBB, Komisi II DPR Dorong Kemendagri Bangun Komunikasi

Lebih lanjut, program pendidikan ini akan dilakukan dengan tujuan untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan dasar di daerah terdampak. Pelayanan akan dilakukan dengan berdasarkan pemetaan awal dan dilakukan melalui pola partisipatif dan kolaboratif dengan masyarakat dan instansi terkait.

Secara khusus program ini bertujuan untuk melakukan pemetaan data pendidikan pada daerah target, melakukan program pendidikan darurat untuk anak-anak usia sekolah di daerah target, dan menjalin kemitraan dengan instansi pendidikan di daerah target untuk membuka akses pendidikan. 

“Program Pendidikan Darurat akan dilakukan dalam empat tahapan. Pada tahap awal, sejumlah 210 relawan akan direkrut dan akan dilatih di Sekolah Sukma Bangsa. Rekrutmen relawan pendidikan akan dilakukan secara terbuka melalui 3 saluran yaitu bekerja sama dengan universitas di daerah terdampak, pendaftaran melalui Partai NasDem, pendaftaran melalui Sekolah Sukma Bangsa Pidie, Bireuen dan Lhokseumawe,” jelas Baidhowi. 

Selanjutnya, Pelatihan Relawan Pendidikan Sukma-Nasdem akan dilakukan di Sekolah Sukma Bangsa Pidie, Bireuen dan Lhokseumawe selama 3 hari. Setiap lokasi pelatihan, akan mendapatkan kuota 70 relawan untuk dilatih. 

Materi pelatihan meliputi beberapa topik dan keterampilan seperti menjadi relawan pendidikan, keterampilan pemetaan pendidikan di daerah bencana, pengetahuan pendidikan darurat, pemulihan trauma, pengajaran berbasis pemahaman trauma.

Pengerahan Relawan Pendidikan Sukma-NasDem akan dilakukan secara bertahap, dengan target penempatan tahap pertama Januari-Maret 2026. Jumlah relawan yang akan ditempatkan disesuaikan dengan kebutuhan dari daerah target.

Sekolah Sukma Bangsa di Pidie, Bireuen dan Lhokseumawe akan berperan sebagai pusat kordinasi, informasi dan logistik untuk pengerahan Relawan Pendidikan Sukma-NasDem.

“Setiap kabupaten akan memiliki 2 kordinator yang bertugas mengumpulkan pendataan, mengelola logistik dan menjalin komunikasi. Selain itu, koordinator yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada relawan yang ditempatkan pada kabupaten tersebut,” tuturnya. 

Terakhir, Program Pendidikan Darurat akan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pemetaan data pendidikan dengan berbasis data pendidikan yang dikumpulkan oleh Relawan Pendidikan pada tahap awal. 

Pemetaan awal ini akan mengumpulkan data pendidikan seperti jumlah anak pada daerah target yang tidak dapat bersekolah, jumlah sekolah yang mengalami kerusakan, jumlah guru yang terdampak, lokasi dan kondisi posko pengungsian, jaringan instansi pendidikan seperti dinas pendidikan, UPTD, universitas, dan pemetaan bantuan pendidikan yang sudah ada. 

Selain itu, secara kualitatif relawan pendidikan juga akan melakukan asesmen mengenai kondisi pengungsian, aspirasi pendidikan anak dan orang tua, pola kemitraan yang mungkin dilakukan. Tujuan pemetaan adalah untuk mengetahui program pendidikan darurat seperti apa yang akan dilakukan baik itu secara penuh, kemitraan, dan pelengkap. 

Selanjutnya ialah pelaksanaan program pendidikan yang akan dilakukan dalam tiga model. Pertama, program pendidikan darurat penuh artinya sekolah darurat perlu dibangun dan tidak tersedia guru untuk melakukan pelayanan pendidikan. 

Kedua, program pendidikan kemitraan artinya relawan akan bekerja sama dengan instansi dan penyedia layana pendidikan serta guru yang ada untuk melakukan pelayanan pendidikan bersama. Ketiga, program pendidikan darurat pelengkap artinya relawan akan melakukan kegiatan pendidikan tambahan untuk membantu lembaga pendidikan yang sudah berjalan.

“Program Pendidikan Darurat perlu segera dilakukan sebagai bagian integral dari pemulihan daerah pascabencana. Hak anak akan pendidikan tidak dapat menunggu hingga pemulihan infrastruktur dasar diselesaikan. Untuk itu, Yayasan Sukma dan Partai Nasdem perlu memastikan hak ini dapat dipenuhi agar asa untuk kehidupan yang lebih baik dapat ditumbuhkan di daerah pascabencana hidrometeorologi di khususnya Aceh dan Pulau Sumatra pada umumnya,” pungkasnya. (Des/I-1)