Disebut tidak Transparan dalam Pengelolaan Dana Umat, Ini Respons Dompet Dhuafa

SEKELOMPOK massa yang mengatasnamakan Forum Mahasiswa Anti Korupsi Indonesia (FMAKI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dompet Dhuafa di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (6/12). Dalam aksinya, FMAKI menilai transparansi laporan keuangan Dompet Dhuafa perlu dikaji lagi.

“Kepentingan lembaga atau instansi yang di audit oleh KAP (kantor akuntan publik) dan berbayar, bisa saja disetting dan diatur karena ingin mengejar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau predikat yang sesuai keinginan si pembayar KAP tersebut,” ucap Koordinator Aksi, Syamsul Bahri Rumalutur dalam aksinya.

Menurutnya, jika ada temuan atau hal yang tidak sesuai syariah maka sifatnya hanya diingatkan tapi tidak ditindaklanjuti kepada pihak terkait.

Baca juga : TransJakarta Alihkan Rute Imbas Aksi Massa Jelang Putusan MK

“Melihat fenomena ini, harusnya Kemenag dan Baznas segera turun mengaudit kembali Dompet Dhuafa agar terang benderang bagaimana pengelolaan dana umat secara transparan dan akuntabel,” terangnya. 

Dalam aksinya, Forum Mahasiswa Anti Korupsi mengajukan tuntutan kepada direktur Dompet Dhuafa untuk transparansi anggaran karena melibatkan dana umat.

“Kami selaku mahasiswa anti korupsi mendesak pihak Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, BPK dan KPK segera memeriksa dan mengaudit Dompet Dhuafa sebagai bentuk perhatian atas pengelolaan dana umat yang transparan dan akuntabel,” pintanya. 

Baca juga : Kaum Perempuan Prancis Kecam Macron

Respons Dompet Dhuafa

General Manager Corporate Secretary Dompet Dhuafa Dian Mulyadi mengatakan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan mahasiswa dari Forum Mahasiswa Anti Korupsi Indonesia di depan kantornya adalah aksi yang tidak berizin. 

“Ini aksi tidak berizin dan terkait tuntutan yang dilayangkan pun tidak berdasar,” ucap Dian Mulyadi.

Dian menjelaskan, terkait transparansi data, Dompet Dhuafa hingga saat ini diaudit KAP yang terpublikasi secara resmi di laman websitenya. 

Dian juga mengungkapkan bahwa Dompet Dhuafa juga diaudit oleh pemerintah dalam hal ini Kemenag tiap dua tahun sekali dan juga Baznas sebagai institusi resmi tiap tahunnya. 

“Jadi Dompet Dhuafa langkahnya, penggunaan dananya, transparansinya dan akuntabilitasnya. Kami juga berinisiatif menggunakan lembaga-lembaga independen untuk memastikan bahwa data yang dikelola oleh audit negara tersebut juga dibuktikan oleh audit independen bahwa valid datanya,” ungkapnya. (M-3)